Lampung Barat-Proses evaluasi kinerja ini secara rutin akan dilakukan tiga bulan sekali oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengetahui keberhasilan Pj Bupati yang ditugaskan.
Evaluasi triwulan pertama Pj Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M tahun 2024 berlangsung di Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Ri Jakarta, Rabu 20 Maret.
Pada paparannya capaian kinerja Penjabat Kepala Daerah Lampung Barat Triwulan 1 periode 19 Desember s.d 18 Maret 2024, Pj Bupati Nukman didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Asisten bidang prekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring SE,. MP, I Inspektur Ir. Sudarto dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Dalam laporannya, Nukman memaparkan 10 aspek capaian kinerja kepada tim evaluasi Kemendagri, di antaranya aspek inflasi, stunting, kemiskinan ekstreme, BUMD, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
Aspek pertama Inflasi, beliau menjelaskan sampai dengan minggu pertama tahun 2024 indeks perkembangan harga Kabupaten Lampung Barat melalui tiga Komoditas yaitu beras 0,61, daging sapi 0,522 dan telur ayam ras 0,517.
Menurutnya, angka tersebut memberikan Kontribusi terhadap Inflasi Provinsi Lampung dimana Nilai Inflasi Year-on-year di Provinsi Lampung sebesar 3,28%, sedangkan untuk Inflasi Nasional sebesar 2,57% sesuai dengan perhitungan dari BPS.
“Upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian Inflasi antara lain
dengan dukungan anggaran pada tahun 2024 untuk penangan Inflasi yang naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,5 Milyar lebih,” ujarnya.
“Akan dioptimalkan dalam mendukung langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam pengendalian Inflasi yang diantaranya, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, penguatan terhadap Ketahanan pangan, pemberdayaan kelompok pada usaha perikanan, peningkatan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura, pemberdayaan petani tanaman perkebunan, pelaksanaan rapat koordinasi TPID Nasional serta melalui BTT sebesar Rp. 150 juta yang digunakan untuk memfasilitasi Gerakan Pangan Murah meliputi beras, minyak goreng, tepung terigu dan gula pasir di 15 lokasi yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat,” sambung Nukman.
Ke depan Nukman menuturkan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian Inflasi antara lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus memperkuat Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Pusat untuk peningkatan operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan antar daerah serta tetap merealisasikan BTT untuk penanganan Inflasi.
Kemudian dirinya menjelaskan aspek ke-2 terkait penanganan stunting di Kabupaten Lampung Barat, Nukman mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan tetap konsisten mendukung penuh program nasional penurunan stunting. Untuk itu, program penanganan stunting menjadi salah satu fokus Kabupaten Lampung Barat. Dukungan Anggaran penanganan stunting tahun 2024 sebesar Rp 38 Milyar, meningkat sebesar 18 Milyar lebih dibandingkan tahun 2023.
“Menurut data EPPGBM Jumlah balita dengan kasus stunting pada oktober 2023 sebanyak 588 orang turun menjadi 330 orang pada Februari 2024. Sedangkan, Prevalensi Kasus stunting oktober 2023 sebesar 3,19% dan pada Februari 2024 turun sebesar 1,81%,” tuturnya.
Dirinya membeberkan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dalam menekan angka stunting antaranya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dalam peningkatan fasilitas dan cakupan pelayanan kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pelaksanaan program Bapak asuh anak Stunting, pemberian makanan tambahan, bantuan benih ikan serta Pemberian bantuan tunai dan non tunai.
“Dalam menjaga Konsistensi terhadap penangan stunting, Kabupaten Lampung Barat tetap melaksanakan beberapa upaya yang akan dilakukan dalam penurunan stunting yang diantaranya kegiatan pemberian makanan tambahan, pelaksanaan program Bapak asuh anak Stunting, pemberian tablet tambah darah pemeriksaan kesehatan, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi pada calon pengantin, pemberian bantuan kepesertaan JKN/BPJS pada keluarga dengan balita beresiko stunting, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemberian bantuan tunai dan non tunai pada pasangan usia subur dengan status miskin,” beber Nukman.
Aspek ke-3 kemiskinan extrem.
Nukman menjelaskan di tahun 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 7.681 Jiwa 10.410 jiwa atau sebesar 2,47% mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,37% atau 10.410 jiwa dari total penduduk Miskin.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Lampung Barat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem melalui APBD tahun 2024 sebesar 90 Milyar dengan tetap melaksanakan strategi serta aksi dalam penurunan kemiskinan diantaranya bantuan sosial, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian, pelatihan wirausaha dan bantuan permodalan, pemenuhan akses terhadap pelayanan dasar dengan meningkatkan infastruktur serta pemanfaatan sistem Informasi si pakis hebat untuk memastikan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,”
Upaya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Lampung Barat antara lain tetap menjalankan 3 strategy dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang langsung menyentuh kemasyarakat.
Aspek ke-4, BUMD.
Di Tahun anggaran 2023 terdapat BUMD yang tidak sehat yaitu PD (Pendapatan Daerah) Pesagi Mandiri Perkasa dan Perumda Air Minum Limau Kunci dengan status kurang sehat yang disebabkan oleh tidak adanya deviden dan tidak adanya kepengurusan untuk PD. Pesagi Mandiri Perkasa sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci dikarenakan masih adanya piutang di lapangan serta masih tingginya beban biaya operasional lainnya sesuai hasil dari evaluasi BPKP Provinsi Lampung.
Upaya yang telah dilakukan terhadap BUMD yang tidak sehat antara lain dengan melakukan rekruitment terhadap direksi dan Komisaris, Restrukturisasi Perusahaan serta general audit dari auditor independent membuat status PD. Pesagi Mandiri Perkasa menjadi sehat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci upaya yang dilakukan antara lain penagihan yang dilakukan secara intensif, efisiensi biaya operasional lainnya, percepatan peningkatan SDM, restrukturisasi internal serta melakukan pengawasan berdampak pada status Perumda Air Minum Limau Kunci menjadi sehat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kedepan upaya yang akan dilakukan terhadap BUMD di Kabupaten Lampung Barat tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan dan peningkatan terhadap SDM.
Aspek ke-5 terkait pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki 7 Perangkat Daerah dengan layanan Publik yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan jumlah total layanan sebanyak 70 Layanan. Sampai dengan saat ini pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih menggunakan angka 2023 sebesar 79,80 point sedangkan pada tahun 2024 belum dilaksanakan perhitungan terhadap IKM. Namun melihat target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah pada dokumen perencanaan jangka menengah nilai IKM di Kabupaten Lampung Barat telah melebihi target.
“Tentunya hal tersebut tidak menjadi suatu kepuasan bagi kami, mengingat layanan Publik adalah suatu kewajiban Pemerintah Derah untuk selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu,”
Nukman menjelaskan upaya yang telah dilakukan terhadap layanan Publik diantaranya dengan melakukan perbaikan dari rekomendasi dan temuan hasil monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut terhadap terhadap hasil survei kepuasan masyarakat.
“Bila dilihat dari hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023 masih terdapat temuan ketidak puasan terhadap kecepatan pelayanan serta penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayan Publik di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah daerah fokus terhadap perbaikan layanan publik melaui beberapa area perbaikan diantaranya kemudahan prosedur, kecepatan, kapasitas SDM serta kualitas sarana dan prasarana,” kata Nukman.
Kemudian aspek ke-6, pengangguran.
Berdasarkan surat dari Bupati Lampung Barat terkait pendataan yang dilakukan oleh tingkat kecamatan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 data yang didapatkan sebanyak 4.107 atau sebesar 2,12%.
Sedangkan di tahun 2024 berdasarkan data dari BPS Tingkat Pengangguran Terbuka di Lampung Barat naik sebesar 2,25% atau sebanyak 4.272 orang. Namun kata Nukman nilai tersebut masih dibawah nilai TPT Provinsi Lampung maupun Nasional serta menjadikan Kabupaten Lampung Barat dengan TPT terendah se-Provinsi Lampung.
“Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan upaya untuk mengatasi pengangguran diantaranya Penyediaan Lapangan Kerja Baru, Peningkatan Kompetensi, Meningkatkan akses terhadap modal, Informasi dan Pasar serta memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta,” ujar Nukman.
Selanjutnya aspek ke-7, kesehatan.
Terkait aspek kesehatan di Kabupaten Lampung Barat, Nukman menyebut untuk dokter spesialis dan kelengkapan sarpras pada Rumah Sakit (RS) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Pada tahun 2023, jumlah Dokter spesialis bertambah 2 orang yaitu spesialis Objin dan Spesialis Gizi Klinik. Pada pelaporan Triwulan pertama ahun 2024 baik dokter maupun sarpras pada rumah sakit masih sama dari tahun sebelumnya.
“Untuk kekurangan 3 Jenis dokter Spesialis maupun Sarpras pada rumah sakit diharapkan dapat dipenuhui pada tahun 2024 ini.” harapnya.
Dengan beberapa upaya yang dilakukan di antaranya, lanjut Nukman ialah dengan mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan, Mengajukan Tugas Belajar dokter, berkoordinasi Dengan Organisasi Profesi serta Penambahan Sarana dan Prasarana yang tentunya akan berdampak pada bertambahnya pelayanan yang diberikan.
Aspek Ke-8, penyerapan anggaran.
Realisasi penyerapan anggaran APBD Kabupaten Lampung Barat sampai Maret 2024 ini sebesar 101 Milyar lebih atau sebesar 9,29% dan dikatakan belum mencapai target.
Adapun faktor penyebab dari tidak tercapainya target Penyerapan Belanja Triwulan I Tahun 2024, antara lain disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari DAK Non Fisik, DAU SG, DBH Pusat dan DBH Provinsi sebagian besar belum terealisasi.
Belanja yang berupa belanja modal dan infrastruktur sebagian besar masih dalam tahap persiapan pengadaan barang dan jasa dan Sering terjadi permasalahan tekhnis dalam Aplikasi SIPD, sehingga proses input realisasi belanja terhambat.
Dalam mengatasi hal tersebut upaya yang telah dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target dari Mendagri antara lain percepatan Proses RUP dan Pengadaan barang jasa, Monev melalui aplikasi SiAPP Online, melakukan evaluasi terhadap target/sasaran dengan menganalisis masalah dan hambatan yang terjadi serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait SIPD.
“Aspek ke-9, Kegiatan Unggulan.
Terdapat tiga kegiatan unggulan pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain pemberdayaan UMKM, meningkatnya literasi daerah dan pengembangan Geopark Komoleks Kaldera Suoh,” ungkap Nukman.
“Terakhir aspek ke-10, Perizinan.
Terkait realisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan pertama 2024 Untuk realisasi Layanan Perizinan OSS RBA terealisasi sebesar 1.639 Perizinan, untuk SICANTIK Cloud 167 Perizinan sedangkan untuk SIMBG 11 Perizinan,” pungkasnya.
