OPM Menilai, Demokrasi Saat ini Dikebiri , Reformasi Dikorupsi, Rakyat Direpresi

Penulis :

JAKARTA, TRAZNEWS.COM

OPM Menilai, Demokrasi Di Rezim Jokowi, Dikebiri dan Dikomersialkan Rakyat Direpresi ,itulah tema yang di angkat pada Podcast NCW dan Podcast OPM, bersama Vladima Mahardika Presiden Mahasiswa Trisakti dan Afiq Naufal Sekjen Sema Paramadina di Sekertariat DPP NCW Pancoran, Jakarta Selatan.

Prodcast yang di gelar di ruang ketua umum NCW Hanifa Sutrisna,SE dengan Moderator Yerikho Manurung di DPP NCW bersama Vladima Mahardika dan Afiq Naufal sangat menarik. Pasalnya demokrasi Pasca turunnya Kekuasaan 32 Tahun Rezim Otoriter Soeharto, nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat itu sangatlah menurun di era Jokowi, demokrasi diciptakan agar seolah-olah masih ada demokrasi, namun kenyatannya itu hanya sebuah permainan Penguasa dan Pengusaha, bisa dikatakan hari ini Istana sudah sangat dekat dengan Oligarki”

Hanifa pertanyakan Reformasi yang di korupsi dan 2 periode masa jabatan pak Jokowi, menurut Vladima “sebetulnya untuk politik hari ini sudah tidak pernah lagi kita dalam negara yang Demokratis , hemat pandangan saya yang saya pelajari hari ini arti dari demokratis adalah pemangku kekuasaan itu di rakyat, rakyat mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan untuk terlibat secara penuh dan keutuhan itu di jaga. Tapi hari ini kan sederhananya tidak demikian. Belum harus ngorek-ngorek Periode yang sebelumnya tapi kemarin saja sudah ada dan jelas. Kawan – kawan mahasiswa sempat demo berkali – kali tentang UU Cipta Kerja , tapi tetap sore harinya di demo besok tembus.

Bacaan menarik :  Pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026

Jadi artinya kalau kita pertanyakan lagi demokrasi Indonesia ini yang seperti apa ? Apakah hari ini pemerintah yang sedang berkuasa para pemangku kepentingan itu melabeli dirinya sebagai seorang yang demokratis ? Itu hanya sebatas untuk pencoblosan di TPS saja, kalau ini terjadi kemunduran yang sangat jauh menyalahi konsep – konsep demokrasi itu sendiri, katanya

Terkait masuknya Kaesang sebagai ketua umum partai Vladima menjelaskan, ” partai yang besar harusnya memiliki kaderisasi yang jelas ada jenjang karir di sana dan mempunyai kualitas untuk menentukan ketua umum. Beberapa orang yang mengamati secara baik ini ada mufakat jahat dan ngga elok juga demikian kita tahu anaknya presiden tapi ngga perlu begitu bro, kata Vladima.

Sementara itu Afiq Naufal menjawab pertanyaan Hanifa terkait Kaesang masuk menjadi ketua umum di partai, Gratisifkasi Istana, Gratifikasi di depan rakyat Indonesia yang saat ini hanya di tonton, “dari partai kalau saya melihat korupsi terutama secara prinsip korupsi harus ada transparansi berapa anggaran yang masuk berapa anggaran yang keluar, yang menjadi soal adalah kadang- kadang transparansi itu di bungkus , ini kan dapur kita , ini kan masalah urusan kita akhirnya kita ngga tahu transaksi itu seperti apa, jelas Afiq.

Bacaan menarik :  Silaturahmi Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Keluarga Paninjauan Sepakat (IKPAS) Periode Tahun 2023 - 2026.

“Ketika sistemnya di buat setransparan mungkin berapa dengan anggarannya. Kita harusnya tahu sekarang ini siapa pemodal calon presiden, siapa pemodal calon legislatif. “Persoalannya kita tidak mau komitmen untuk mengawasi regulasi partai politik itu yang jadi soal, karena partai politik ngga pernah mau di awasi , jadi menurut saya benar juga Kaesang

telah melakukan KKN , karena partai politik secara tidak langsung adalah salah satu instrumen kekuasaan ” ujar Afiq.

Sementara itu “Salah satu penyebab terjadinya Pengkebirian Demokrasi adalah watak Korup yang dimiliki oleh Penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaanya untuk membentuk dan memperluas wilayah kekuasaanya, maka lahirlah yang namanya Dinasti Politik” ungkap Yerikho

Pada sesi penutup Prodcast NCW ketua umum NCW mengatakan, ” kembali kepada temanya ” Demokrasi Dikebiri, Reformasi Dikorupsi, Rakyat Direpresi, bagi seluruh aktifis dan bagi seluruh masyarakat teruslah berjuang , karena negara ini akan berhenti rodanya akan berhenti rantai pergerakannya kalau tidak ada mahasiswa dan masyarakat,ini adalah hal yang utama mau di bawa kemana negara ini. Reformasi bukan berarti berhenti untuk menyampaikan aspirasi. Karena kalau kita lihat hari ini Demokrasi benar – benar di Kebiri, jadi saya juga minta kepada Kapolri untuk anak – anak mahasiswa yang sedang melakukan aspirasi jangan di Represi, karena bagiamana pun suara mahasiswa adalah suara rakyat, dan suara rakyat adalah suara Tuhan ” tutupnya

Bacaan menarik :  Rapat Kerja Nasional I AL JAM "IYATUL WASHILIYAH
Bagikan postingan
Sai Di Pujei Satu, Song Bye Bung Tam
0
Polisi Hadir di Pasar Baru Way Kandis, Pastikan Keamanan Natal dan Tahun Baru
0
Alfian Anggota DPRD Muko Muko Hanura Ikuti Bimtek di Jakarta, Bahas Digitalisasi dan Swasembada Pangan
0
Polda Lampung Siapkan Pengawalan Estafet untuk Pemudik Nataru 2024-2025
0
Pimpin Peringatan Hari Ibu ke-96, Kapolda Lampung Ajak Kenang Peran Besar Perempuan
0
Ispahan Setiadi Hadiri Bimtek Dan HUT ke-18 Partai Hanura
0
Dewanto, Anggota DPRD Toli Toli, Apresiasi Fokus Ketum Hanura pada Pertanian
0
Pasdisata Kabilangan Berharap Partai Hanura Menjadi Partai Besar pada 2029
0
Partai Hanura Menggelar Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18  Di Ancol
0
Jelang Nataru, Ditreskrimsus Polda Lampung Imbau Pedagang Hindari Praktik “Nakal” Penimbunan Bahan Pokok
0
Terpilih Secara Aklamasi Ketua RT 04 RW 06 Azies Mulyadi Komitmen Jalankan Program Pemerintah
0
Polsek Tanah Abang Ungkap Kasus Pengeroyokan  Di Kebon Kacang, Satu Orang Tewas 
0
Terimakasih Atas Kunjungannya!!!