Lampung Barat – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti lemahnya penguasaan bahasa daerah dan praktik titipan juri saat membuka Lomba Cepat Tepat (LCT) di Lamban Pancasila, Kecamatan Balik Bukit, Kamis 17 September 2026.
Lomba yang digelar dua hari 16 hingga 17 September itu diikuti perwakilan dari 15 kecamatan untuk tiga kategori SD, SMP, dan PKK.
Parosil menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai LCT bukan sekadar lomba tahunan, melainkan tolok ukur keberhasilan pendidikan di Lampung Barat dan wadah sekolah menunjukkan kemampuan di wilayahnya masing-masing.
Namun berdasarkan pantauannya saat menyaksikan LCT tingkat SD, kemampuan bahasa daerah peserta masih lemah. Ia meminta Dinas Pendidikan memberi perhatian serius.
“Ini jadi catatan. Bahasa daerah harus diperkuat lagi ke depan,” ujar Parosil.
Ia juga menegaskan lomba harus berjalan transparan. Parosil meminta dewan juri menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas.
“Kepada dewan juri harus netral, tidak ada kata-kata titipan atau saudara. Semua peserta sama,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan tahun depan dikemas lebih apik dan terus berlanjut setiap tahun. “Kegiatan LCT ini jangan cukup berhenti sampai dengan tahun ini saja, untuk tahun 2027 harus dikemas dengan lebih apik lagi,” ujarnya.
Bahkan, Parosil meminta agar seluruh sekolah di wilayah Lampung Barat untuk mengikuti LCT tidak terkecuali sekolah yang di bawah nauangan Kementerian Agama.
“Untuk tahun depan harus semua sekolah yang berada di Lampung Barat di undang mengikuti LCT baik yang di bawah nauangan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama,” tuturnya.
Sementara itu Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus mengatakan, LCT kategori PKK menjadi alat ukur seberapa sering PKK kecamatan turun ke pekon membina kader.
Menurut Partinia, lomba ini bukan sekadar kompetisi, tetapi transfer pengetahuan bagi kader posyandu.”Anggap saja hari ini kita arisan ilmu. Apa yang belum diketahui selama ini, insya Allah hari ini akan mendapat transfer ilmu,” kata Partinia.
Ia menekankan kader PKK dan posyandu tidak boleh hanya menyandang jabatan. Kader harus cerdas dan memahami persoalan mendasar seperti stunting.
