Pringsewu (Traznews) – Bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan, ruas jalan di Kecamatan Pagelaran menuju Pekon Padang Rejo kini tak ubahnya kubangan panjang. Aspal hancur, lubang menganga, dan genangan air menjadi wajah akses vital yang justru seperti ditinggalkan.
Di balik kerusakan itu, muncul dugaan kuat, aktivitas truk tambang bermuatan batu yang bebas hilir mudik setiap hari.
Pantauan di lapangan menunjukkan kendaraan bertonase berat melintas di jalan sempit yang jelas tak dirancang menahan beban tersebut. Dampaknya nyata jalan amblas, rusak parah, dan membahayakan pengguna.
Namun persoalan tak berhenti di situ. Nama orang nomor satu di Kabupaten Pringsewu, Bupati Riyanto Pamungkas, mulai dikaitkan dengan aktivitas tambang tersebut.
Seorang pekerja tambang, tanpa ragu, menyebut adanya keterkaitan.
“Ini punya Pak Sarno dengan Riyanto, kalau soal izin silakan ke kantor di atas,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Pernyataan ini langsung memicu tanda tanya. Apakah benar ada keterlibatan kepala daerah dalam aktivitas yang diduga merusak fasilitas publik.
Di sisi lain, keterangan berbeda justru muncul dari Sigit, yang mengaku sebagai kasir tambang.
Ia membantah kepemilikan oleh Bupati, namun mengakui pernah ada rencana keterlibatan sebelum menjabat.
“Memang dulu sempat mau dikelola oleh Riyanto sebelum jadi Bupati. Sekarang dikelola orang Tulang Bawang,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit tak menampik adanya hubungan saat ini.
“Pak Riyanto hanya menyewakan excavator saja,” tambahnya.
Dua pernyataan yang saling bertolak belakang ini justru memperkeruh situasi. Kepemilikan tambang menjadi kabur, sementara aktivitasnya terus berjalan tanpa hambatan dan jalan publik terus menjadi korban.
Yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini belum ada satu pun pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Tidak ada penjelasan soal kerusakan jalan, tidak ada klarifikasi soal dugaan keterkaitan, dan tidak ada kepastian perbaikan.
Diamnya pemerintah justru memperbesar kecurigaan publik.
Sementara itu, warga dipaksa hidup dengan risiko setiap hari terancam kecelakaan, terhambat aktivitas ekonomi, dan seolah tidak memiliki perlindungan atas hak dasar mereka: jalan yang layak.
Jika benar aktivitas tambang menjadi penyebab utama, maka ini bukan sekadar soal infrastruktur rusak.nIni soal tanggung jawab. Siapa pemilik tambang sebenarnya. Siapa yang memberi izin.
Dan mengapa kerusakan ini dibiarkan begitu lama. Publik kini menunggu jawaban bukan lagi janji. (Tim)
