KECEWA,Warga Gruduk kantor desa Sidorejo terkait pajak Terhutang

Penulis :

A.Haris

Jember, Traznews.com – Kamis, (27/7/2023) pagi. Tuntut pelunasan hutang pajak desa Sidorejo, Umbulsari, puluhan warga Desa datangi balai desa sebagai mosi tidak percaya pemerintahan desa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang sejak 2015, dan sampai saat ini menurut warga masih belum tercatat sebagai PBB yang terbayar di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jember.

Mosi tidak percaya warga Sidorejo itu muncul setelah warga merasa sudah membayar PBB setiap tahunnya, namun didalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang diterimanya, tercatat PBB miliknya masih terutang mulai 2016 sampai 2021, bahkan pada tahun 2022 ada sebagian warga yang sudah membayar semua PBB nya, dan oleh petugas ditulis lunas. Pada SPPT tahun 2023, PBB yang terhutang masih tercatat sama dan ada tambahan tahun 2022.

Seperti yang dikatakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sidorejo Bersatu Wulyo Aji yang menjelaskan bahwa kedatangan masyarakat sebagai mosi tidak percaya, sehingga masyarakat bertanya dan menuntut pemdes untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan pajak terhutang tersebut.

“Kami ingin menanyakan, kemana pajak kami selama ini, kami sudah membayar, tapi di Bapenda masih belum tercatat, kami minta penjelasan dan pertanggung jawaban dari pemerintah desa yang sekarang dan pemerintah desa sebelumnya, karena dampak dari tidak tercatatnya pajak yang sudah terbayar, warga banyak yang tidak bisa suwalik (balik nama, red) akta maupun sertifikat tanah,” ujarnya.

Bacaan menarik :  Polsek Sumberjaya Bersama Puskesmas Airhitam Gerai Vaksin Covid-19 Dalam Rangka Meraih Herd Imunity

Selain itu Aji juga mempertanyakan pembayaran pajak warga tahun 2015 dan 2016, dimana masih ada beberapa warga lainnya yang diharuskan membayar pajak sejak tahun itu, oleh karenanya, pihaknya meminta pemerintah desa Sidorejo untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak warganya.

“Kami memang tidak tahu hukum, tapi kami taat hukum, dan kami selama ini sudah taat pajak, tapi ketika di Bapenda tidak tercatat bahwa kami warga desa Sidorejo belum membayar pajak, kami merasa malu, padahal selama ini kami taat pajak, bahkan untuk membayar pajak, kami warga desa sampai rela harus berjualan sayur ke pasar dan cari pinjaman,” tambahnya.

Kedatangan puluhan warga di balai desa, ditemui oleh jajaran Pemerintah Desa, Muspika Umbulsari dan juga mantan kepala desa sebelumnya Drs. Supanan dimana kedatangan mantan kades tersebut merupakan permintaan warga untuk mendengarkan klarifikasi terkait pajak terhutang, dan pertanggungjawabanya dimana menurut Wulyo Aji terhutangnya pajak tersebut sudah ada sejak Supanan memimpin.

Bacaan menarik :  Sekda Lambar Hadiri Liga PM Zona 1

“Jadi memang kita meluruk kesini, karena sebelumnya ditanggal 20 Juli 2023 kita sudah buat pernyataan perjanjian, dan lebih lanjut kita tidak percaya sehingga kita maunya minta uang kita kembali untuk kita bayarkan sendiri ke bank. Namun terlalu banyak syarat. Padahal kita ingin lunas itu saja. Kades yang sekarang menjabat berjanji untuk membayar namun tahun 2020 keatas, sedangkan sebelum tahun 2020 tanggungan kades lama, sehingga kita minta mediasi untuk bertemu dengan kades lama ya pak Supanan itu,” jelas Wulyo Aji menambahkan.

Namun Supanan, menyatakan sebaliknya. Menurutnya pajak desa Sidorejo sudah lunas semua di eranya, dimana pada saat eranya, pajak dibayar tidak seperti sekarang yang secara online.

Supanan juga menambahkan bahwa pajak dibayar oleh warga melalui pemerintah desa, dan pemerintah desa menyerahkan hasil pajak tersebut kepada Petugas Bapenda yang di kecamatan secara glondongan (utuh) tanpa ada rincian nama-nama wajib pajak.

“Pembayaran pajak era saya dulu, tidak seperti sekarang, dimana semua sudah online, dan warga membayar langsung ke Bank Jatim, atau lainnya, kalau dulu, kami memungut pajak dari warga, kemudian ada petugas dari Bapenda yang datang dan uang pajaknya kami setorkan, saat itu petugas yang datang dari kecamatan, ini ada bukti bukti kwitansi semuanya di setiap pembayaran, dan bisa saya pertanggung jawabkan,” ujarnya.

Bacaan menarik :  Kebakaran Lahan Mendekati Persawahan, Memicu Kekhawatiran Warga Pekon Bakhu.

Supanan juga menjelaskan, bahwa pembayaran pajak yang dilakukan desa setiap tahunnya, juga menentukan proses pencairan APBDes, Dana Desa maupun ADD, jika pajak tidak lunas pada tahun tersebut maka tidak akan ada pencairan untuk proyek.

Kabiro : Aji Haris

Bagikan postingan
Polda Metro: Kasus Petani Ditipu Rp 598 Juta Terjadi 2016, Pelaku Sudah Dipecat
0
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Beri Peringatan Keras ke Pihak Asing yang Berani Singgung Indonesia: Tidak Hanya Berbicara!
0
Bhabinkamtibmas Bripka Leonardo Berhasil Tangkap Napi Kabur Dari LPKA
0
Ibu  Di Jaktim Rekam Anak Bersetubuh Dengan Pacar, Lalu Disuruh Aborsi Di Tangkap Polrestro Jaktim
0
Polrestro JaktimTangkap Ayah Bejat di Cakung Tega Setubuhi Putrinya Berumur 8 Tahun
0
MIO INDONESIA Gelar Raker Di Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat, Akan Dibuka Menkoinfo RI 
0
Kasat Lantas Polres Pringsewu Iptu. David Pulner SH :Hati Hati Di Jalan Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan
0
Pria Lampung Timur yang Videonya Viral Konsumsi Sabu Akhirnya Menyerahkan Diri
0
Pj. Bupati Tulang Bawang Didukung Ketua Laskar Merah Putih untuk Maju di Pilkada 2024-2029
0
Lomba Satkamling 2024, Tim Penilai Polres Lampung Barat Kunjungi Wilkum Polsek Sekincau .
0
Patroli Dialogis, Polres Lampung Barat Tinjau Pos ronda Di Wilkum Polsek Sekincau
0
Kapolda Bali Dampingi Kapolri Dan Panglima TNI Antar Keberangkatan Presiden RI
0
Terimakasih Atas Kunjungannya!!!