Lampung Barat – Dinas Pendidikan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyoroti belanja sekolah untuk pengadaan banner.
Melalui Kepala Dinas Pendidikan, Tati Sulastri, S.Sos,MM , menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya sosialisasi program pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan sekolah.
Menurutnya, banner yang dipasang di lingkungan sekolah berfungsi sebagai media informasi yang memuat berbagai program Dinas Pendidikan yang sedang maupun akan diimplementasikan. Dengan adanya media tersebut, informasi dapat tersampaikan secara luas kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar.
“Banner ini menjadi sarana penyampaian informasi program pendidikan agar dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan,” ujar Tati Sulastri.
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pengadaan banner diperbolehkan dalam penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), selama digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, serta publikasi program pendidikan.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan prinsip fleksibilitas penggunaan dana BOS yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah secara efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, penggunaan banner dinilai sebagai media yang cukup efektif dalam menjangkau berbagai kalangan secara langsung, terutama dalam memperkuat pemahaman terhadap program-program pendidikan.
Dinas Pendidikan juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan banner dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di masing-masing satuan pendidikan.
Sebagai bentuk klarifikasi tambahan, disebutkan bahwa ukuran banner yang digunakan adalah 2 x 3 meter dengan harga Rp250.000 per unit, menggunakan bahan berkualitas baik dan layak pakai.
Dengan penjelasan ini, Dinas Pendidikan berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengadaan banner tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi informasi dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
