Bantah Terkait Pemberitaan Mengenai Monopoli Anggaran, Diskominfo Metro Berikan Hak Jawab

Penulis :

Metro – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro, merasa keberatan atas pemberitaan dengan asumsi “Anggaran Media Dinas Kominfo Kota Metro diduga dimonopoli oleh beberapa oknum dan menjadi ajang korupsi pejabat setempat” yang ditayangkan oleh salah satu media online.

Dikatakan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Metro, Yudha Yunianto, pengelolaan dan alokasi anggaran media dilakukan sesuai kerjasama (MoU) dan tidak menyalahi aturan.

Oleh sebab itu, pihaknya memberikan hak jawab terkait pemberitaan dimaksud dengan Nomor : 489/01/PPID/VII/2024.

Dalam hak jawab itu, Dinas Kominfo membantah asumsi pemberitaan yang terkesan menuduh pejabat setempat melakukan korupsi anggaran media.(**)
Berikut Hak Jawab Dinas Kominfo Kota Metro :

Sehubungan dengan pemberitaan di media siber hariankandidat.co.id 28 Juli 2024 dan Surat Kabar Harian (SKH) Kandidat hari Senin, 29 Juli 2024 yang berjudul “Anggaran Diskominfo Metro Jadi Bancakan Oknum”, bersama ini kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagai berikut :

Bacaan menarik :  Qomaru Zaman Hadiri Pengajian Majelis Taklim At Tauhid, Kelurahan Margodadi

Dinas Kominfo Kota Metro telah melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Temuan Realisasi Pembayaran Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya. Dalam realisasi pembayaran tersebut menurut BPK RI Perwakilan Lampung terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh beberapa media cetak yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Metro, termasuk diantaranya SKH Kandidat.

Dalam realisasi pembayaran kepada media cetak (surat kabar), Dinas Kominfo Kota Metro melaksanakan administrasi dan melakukan pembayaran kepada media cetak berdasarkan tagihan dan bukti pengiriman surat kabar yang disampaikan oleh perusahaan media atau perwakilannya (Ka Biro).

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Metro untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI dimaksud antara lain :
Mengirimkan surat permohonan kerjasama pengendalian dan pengawasan belanja surat kabar kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menerima langganan surat kabar.

Memerintahkan kepada Kepala Bidang selaku KPA dan PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan monitoring dan pencatatan jumlah eksemplar surat kabar yang dikirimkan, serta agar lebih cermat dalam merealisasikan anggaran belanja surat kabar sesuai kondisi senyatanya.

Bacaan menarik :  DPRD Kota Metro Tolak Kenaikan Tarif PBB P2 Tahun 2022

Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Perusahaan / Redaksi media cetak untuk dapat menindaklanjuti temuan dimaksud dengan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran yang diterima sesuai jumlah yang ditentukan dalam LHP BPK-RI.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dinas Kominfo Kota Metro melakukan pembayaran atas anggaran belanja surat kabar secara non-tunai, melalui transfer kepada masing-masing rekening perusahaan media cetak atau Kepala Biro yang diberikan kuasa oleh perusahaannya.

Kami merasa keberatan dengan asumsi pada pemberitaan dimaksud, yang menyebutkan bahwa Miliaran anggaran publikasi media di Dinas Kominfo Kota Metro diduga dimonopoli oleh beberapa oknum dan menjadi ajang korupsi pejabat setempat.

Selain karena BPK-RI tidak menyatakan hal tersebut sebagai korupsi, Dinas Kominfo juga telah melaksanakan administrasi dan merealisasikan sepenuhnya pembayaran secara non-tunai melalui rekening perusahaan media cetak atau Kepala Biro yang diberikan kuasa oleh perusahaannya.

Bacaan menarik :  PEMKOT METRO GELAR PELATIHAN DIGITAL MARKETING UNTUK UMKM LEWAT TIKTOK

Kepala Dinas Kominfo Kota Metro juga tidak pernah memberikan pernyataan yang mengarahkan untuk menanyakan masalah anggaran kepada Sekretaris Daerah dan BPKAD Kota Metro, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Demikian disampaikan sebagai klarifikasi dan hak jawab kami atas pemberitaan dimaksud. (red)

Bagikan postingan
Hitungan Meleset !!! Maling Motor di Sukau Berujung Babak Belur Dimassa
0
Polda Lampung Ungkap Kasus Pemerasan yang Melibatkan Oknum LSM dan Wartawan
0
pj Gubernur Papua Pengunungan Adakan Acara Penandatanganan MoU Dengan Kemenhub 
0
Hana Korban penipuan Datangi Bank OCBC Merdeka kota Tangerang Bersama OH Sero 
0
Polres Lampung Barat Laksanakan Operasi Pasar di Pasar Liwa
0
KORUPSI MILYARAN RUPIAH, KEJARI LAMPUNG BARAT TETAPKAN DAN TAHAN TERSANGKA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN MARANG-KUPANG.
0
Polisi Kerahkan 1.859 Personel Amankan Aksi Buruh Di Patung Kuda
0
Pj. Bupati Nukman Lantik Tenaga Fungsional dan Kepala Sekolah Sekaligus Lepas Dua Pimpinan Pratama.
0
Stop!!! Bulying Dilingkup Sekolah, SMPN 1 Batu Ketulis Tandatangani Integritas Bersama Polsek Sekincau Polres Lampung Barat.
0
Ungkap kasus narkoba, Sat resnarkoba polres pesisir barat amankan 1 orang.
0
Pelaku congkel ATM, diringkus tekan 308 sat reskrim polres pesisir barat.
0
Calon Bupati Halut Dan Rombongan di sambut Hangat oleh Ketua Umum MUB DPP Maluku Utara Bersatu ( MUB ).
0
Terimakasih Atas Kunjungannya!!!