Lampung Timur – Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M (Anggota Komisi XI DPR-RI), serta Bapak/Ibu dari Dirjen Pemerintahan Desa KEMENDAGRI dan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP beserta seluruh jajaran, di Bumei Tuwah bepadan, Kabupaten Lampung Timur.
Demikian disampaikan Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo saat memberi sambutan sekaligus membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jum’at (14/06/2024).
Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menekankan bahwa desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan.
“Pembangunan desa diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara masyarakat desa dan perkotaan. Karena sejatinya, masyarakat Indonesia berasal dari desa dan dari desa pula Indonesia dibangun,” ujar Dawam Rahardjo.
Dawam juga menambahkan bahwa peningkatan pembangunan desa akan berdampak positif pada nilai tambah, kesejahteraan, serta kualitas hidup masyarakat desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Timur.
Bupati Dawam menyampaikan apresiasinya kepada para kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, PKK, Karang Taruna, dan kader desa yang terus berupaya meningkatkan kemajuan masyarakat desa di Lampung Timur.
Bupati juga mengingatkan pemerintah desa untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang telah diamanahkan.
“Jangan takut untuk menggunakan dana desa yang telah disalurkan, sepanjang dipergunakan secara baik dan benar sesuai peruntukkannya, dengan niat tulus untuk melayani masyarakat,” pesan Dawam Rahardjo.
Kepala BPKP perwakilan Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel.
“Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan diterapkan di semua desa sehingga lebih maju dan berkembang dengan baik,” Katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, turut hadir dalam workshop tersebut. Dia menjelaskan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata, serta mendukung penguatan kapasitas desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan.
“Workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta merata di seluruh desa di Kabupaten Lampung Timur,” Kata Marwan.
