Konferensi Pers  Program MBG Bersama Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta & Lembaga Terkait Untuk Menjawab Keraguan, Kehalalan Bagi Pesantren

Penulis :

Lucky Suryani

Jakarta  Traznews  Com Pusat, Senin, 20 Oktober 2025 — Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendukung penuh program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digagas Presiden, sekaligus menyuarakan penolakan terhadap produk foodtray impor asal China yang diketahui dalam proses produksinya menggunakan minyak babi. Bertempat di Sofyan Hotel Jakarta Pusat.

 

Acara Dialog Asosiasi Pesantren NU Mendukung Program MBG Presiden & Menolak Foodtray Import China yang Prosesnya Menggunakan Minyak Babi ini dihadiri oleh KH..Rahmad Dzalani Kiki, Ketua RMI-NU DKI Jakarta, Wakil Ketua, RMI-NU DKI Jakarta, Ust.Wafa Ariansyah Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta, Asosiasi Wadah Makan Indonesia (APWAKI)

 

KH. Rahmad Dzalani Kiki Ketua RMI-NU DKI Jakarta menyampaikan bahwa pesantren-pesantren NU siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan MBG Presiden. Program ini dianggap selaras dengan visi pemberdayaan umat, peningkatan gizi generasi bangsa, serta penguatan kemandirian ekonomi berbasis pesantren.

 

“Pesantren NU mendukung MBG bukan sekadar sebagai program bantuan, tetapi sebagai ikhtiar membangun kualitas SDM Indonesia. Kami siap bersinergi dengan pemerintah agar program ini berjalan optimal, transparan, dan memberi manfaat luas,” tegas Ketua RMI-NU DKI Jakarta.

 

Di sisi lain, RMI-NU DKI Jakarta juga menolak keras penggunaan foodtray impor dari China yang terindikasi tidak halal. Produk tersebut dikabarkan dalam proses produksinya menggunakan minyak babi, yang jelas bertentangan dengan prinsip halal, kesehatan, serta kemandirian industri dalam negeri.

Bacaan menarik :  Penilai Bukan Target Pidana Kalam Kasus Pengadaan Tanah

 

 

RMI-NU DKI Jakarta juga menolak keras penggunaan foodtray impor dari China yang terindikasi tidak halal. Produk tersebut dikabarkan dalam proses produksinya menggunakan minyak babi, yang jelas bertentangan dengan prinsip halal, kesehatan, serta kemandirian industri dalam negeri.

 

“Kami menolak foodtray impor yang merugikan umat, khususnya karena terkait aspek kehalalan. Indonesia memiliki banyak pengusaha lokal, termasuk dari pesantren, yang mampu memproduksi foodtray halal, sehat, dan ramah lingkungan. Tidak ada alasan untuk bergantung pada produk impor yang justru membahayakan akidah dan ekonomi bangsa,” tambahnya.

 

 

Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan penolakan keras terhadap penggunaan baki atau wadah makan impor asal Tiongkok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Penolakan ini didasarkan pada temuan yang mengindikasikan bahwa proses pembuatan baki tersebut tidak halal karena diduga terpapar minyak babi.

 

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki menyatakan, meskipun pihaknya sangat mendukung program MBG untuk pemenuhan gizi para siswa dan santri, aspek kehalalan peralatan yang digunakan tidak bisa ditawar.

Bacaan menarik :  Abraham Sridjaja, S.H., M.H., CLA.,Hadir  Di Acara Silaturahmi  Aktivis Dan Komunitas KRISTEN  Dukung RIDO

 

“Kami harapkan pengadaan peralatannya, yaitu baki atau nampan, perlu diperhatikan dari kehalalan dan thayyib-nya. Halal dalam arti prosesnya jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis atau haram, misalnya menggunakan minyak babi,” ujarnya.

 

Menurutnya, RMI NU memiliki bukti dari hasil investigasi yang dilakukan oleh perwakilan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jakarta ke Tiongkok. “Terbukti dari hasil investigasi kami, perwakilan kami sudah ke sana ke Tiongkok dan melihat bahwa prosesnya tidak halal, masih menggunakan (unsur) babi,” tegasnya.

 

Atas dasar temuan tersebut, Asosiasi Pesantren NU menuntut pemerintah untuk segera menghentikan pengadaan dan impor baki yang diragukan kehalalannya tersebut. Mereka menegaskan, program MBG harus terus berjalan, tapi dengan memastikan seluruh perangkat yang digunakan terjamin suci dan halal, sejalan dengan prinsip halalan thayyiban.

 

“Juga untuk produk makanan sperti contoh Sambal Satan kan ngga mungkin kita berikan sertifikasi Halal, jadi bagi yg sudah disertifikasi halal bisa melanjutkan program ini,” jelasnya.

 

Wafa Riansah Wakil Sekretaris RMI NU DKI Jakarta menyampaikan menemukan pabrik tersebut memalsukan label “Made in Indonesia” dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di Cina. Ompreng tipe 201 ini juga diduga mengandung mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) yang tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam. Selain itu, ditemukan indikasi adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng yang diproduksi,” ujar Wafa.

Bacaan menarik :  Strategi Pengurangan Risiko Bencana bagi UMKM Perempuan Dari Kadin Dan USAID

 

“Dalam Preskon tersebut diperoleh informasi dan persaksian bahwa proses produksi ompreng atau food tray yang diimpor dari produsen asal Chaoshan, China untuk program MBG memanfaatkan minyak babi dalam proses produksinya lengkap dengan penjelasan dan dokumen serta video prosesnya.

 

“Kondisi tersebut tidak sejalan dengan standar penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI sehingga selanjutnya tidak dapat digunakan dalam program MBG.” pungkas Wafa Riansah.

Bagikan postingan
Di Balik Keringat dan Tekad, Personel Lanud Sjamsudin Noor Jalani Tes Kesamaptaan Demi Kenaikan Pangkat
0
Perkuat Silaturahmi, Panglima TNI Hadiri Pertemuan Purnawirawan TNI di Kemhan
0
Panglima TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Latihan Gabungan di Karimunjawa
0
Aksi Cinta Pantai, Semangat Hari Bumi dan 40 Tahun Pengabdian Lanal Bengkulu
0
Tolak Musda Ulang: HMI Cabang Medan Nyatakan Mosi Tidak Percaya Kepada PB HMI
0
Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP)  Menggelar acara Halalbihalal & Temu Kangen
0
Aksi Solidaritas Pemuda Muslim Nusantara Bersatu Dukung Jusuf Kalla sebagai Tokoh Pemersatu Bangsa
0
Srikandi Penjaga Negeri, Polwan dan Kowad Perkuat Sinergi Lewat Olahraga Bersama Jelang May Day 2026
0
Aksi Sosial Kapolres Bekasi Kota, Warga hingga Ojol Terima Sembako Gratis
0
Ketua APPMBGI Papua Raya Perkuat Kolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Dan Instansi Terkait, Untuk Sukseskan Sistem Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
0
National Summit APPMBGI 2026 Jadi Momentum Penguatan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia
0
Sengketa Tanah Kertajaya Indah Berlanjut ke Ranah Pidana, Status Kepemilikan Telah Inkrah
0