Jakarta — Traznews. Com Hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kembali menjadi perhatian publik. Dinamika kedua lembaga penegak hukum tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Kejagung vs KPK: Koruptor Tertawa” yang digelar Koalisi Jurnalis Anti Korupsi pada Rabu (7/1/2026).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, serta Ketua Umum Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana. Acara dipandu oleh Kanugrahan dari Jaringan Jurnalis Jakarta.
Yunan Buwana menegaskan bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian luas masyarakat seharusnya ditangani secara cepat dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, percepatan proses hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Saat ditanya terkait pencatutan nama gubernur dalam suatu perkara, Yunan mengaku banyak mendengar praktik di lapangan yang memanfaatkan nama pejabat tertentu. Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti apakah hal tersebut benar-benar melibatkan dedikasi atau keterlibatan langsung dari gubernur yang dimaksud.
“Iya memang sih, yang saya tahu di lapangan banyak yang mencatut mengatasnamakan. Tapi apakah benar ada dedikasinya dari gubernur, saya kurang tahu ya. Banyak yang memanfaatkan nama beliau,” ujarnya.
Ia pun berharap Kejaksaan dapat segera merespons desakan publik terkait penanganan kasus tersebut. “Saya harap desakan oleh kejaksaan itu harus cepat. Kita akan push nanti penanganannya agar cepat dan tidak terus menjadi perhatian publik,” kata Yunan.
Forum diskusi ini secara umum menyoroti dinamika hubungan antara KPK dan Kejaksaan Agung yang dinilai berpengaruh terhadap persepsi publik dalam penanganan perkara korupsi. Para pembicara menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antarlembaga penegak hukum.
Salah satu isu yang turut dibahas adalah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disebut-sebut melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Laporan tersebut diketahui telah diterima oleh KPK sejak Mei 2024 dan hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat.
