JAKARTA,traznews.com
Nasional Coruption Watch ( NCW) gelar konferensi pers terkait Konflik Pulau Rempang yang terindikasi adanya pihak yang manfaatkan situasi menjelang Pemilu 2024. Ketua Umum NCW meminta pelaksanaan relokasi warga masyarakat pulau Rempang di tunda setelah pemilu, dan minta Kejaksaan , KPK dan Kepolisian untuk memeriksa adanya indikasi transaksional ganti rugi ke masyarat, Selasa (27/9/2023) DPP NCW Pancoran Jakarta Selatan
Ketum NCW Hanifa Sutrisna ,SE, Msc menilai konflik yang terjadi di pulau Rempang tidak perlu terjadi jika para pihak, dalam Hal Ini pemerintah yang diwakili Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan masyarakat Pulau Rempang dapat menemui jalan keluar yang lebih berpihak kepada keadilan dan kebermanfaatan atas investasi yang akan dilakukan pada proyek strategis nasional (PSN) ini.
” Kondisinya semakin memanas karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Berbagai macam aduan masyarakat (dumas) yang NCW terima terkait relokasi dan ganti rugi tanah masyarakat kampung nelayan di Pulau Rempang. Bahkan ada dumas yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi dalam pembebesan lahan dan kesepakatan besaran investasi di Pulau Rempang, ujar Hanif ” Ketum DPP NCW.
Namun, Ketum NCW lebih mengedepankan kepentingan rakyat harusnya lebih diutamakan oleh Presiden Jokowi dibandingkan kepentingan kelompok atau segelintir pengusaha yang memaksakan proyek harus segera berjalan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang porak poranda akibat COVID19, lanjut Hanif.
Ada berbagai jalan yang lebih humanis sebenarnya yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan masyarakat Pulau Rempang tersebut.
Banyak spekulasi yang beredar di jalanan bahwa pelaksanaan eksekusi pulau Rempang ini terlalu dipaksakan dan tidak tepat waktunya. Kami berharap pemerintah dapat melakukan kajian singkat dan memperhatikan sensitifnya situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat di depan mata.
Kami sebagai LSM anti rasuah yang menerima Aduan Masyarakat terkait adanya dugaan suap dan permainan pembebasan lahan di Pulau Rempang, kita meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk dapat menunda relokasi dan pelaksanaan pemindahan masyarakat Pulau Rempang setelah pesta demokrasi dilaksanakan. Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu?, ujar Hanif
Hanifa Sutrisna juga mengatakan “Presiden Jokowidodo yang selama ini dikenal Bangsa Indonesia dengan jiwa sosial tinggi serta dekat dengan Rakyatnya, namun tampaknya Jiwa Sosial dan Hati Kerakyatan yang dimiliki Jokowi sudah mulai luntur dan hampir tak terlihat lagi keberpihakannya kepada Rakyat Kecil”.
oleh sebab itu kami NCW meminta agar pak Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan masalah konflik di Rempang” yang menurutnya sudah terindikasi penyimpangan terkait ganti rugi yang terkesan terburu – buru, Kata Ketum.
“Dan menurut dugaan kami NCW (Nasional Corruption Watch), saat ini banyak pihak- pihak tertentu yang dimanfaatkan untuk lebih memilih orang atau lebih sayang pada Investor Tiongkok dibandingkan dengan kepentingan rakyat itu sendiri, karena hal ini terlihat terutama pada saat mulai berdirinya smelter- smelter nikel asing yang lebih didengar oleh pengusaha atau investor Tiongkok di Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah dan Maluku utara yang hingga saat ini tidak berdampak positif kepada masyarakat lingkar tambang secara ekonomi. Bahkan lebih luasnya, penerimaan negara dalam bentuk pajak sangat kecil sekali karena adanya tax holiday kepada korporasi yang melakukan investasi di Indonesia” Imbuhnya
Ketum NCW menjelaskan, adanya rencana pembangunan pabrik kaca dan panel surya terbesar di dunia oleh Xinyi Glass dengan inisial Investasi sebesar $11,6 miliar atau Rp 175T, sangat tidak masuk akal, karena karena secara kekayaan pemilik perusahaan, Lee Yin Yee, tahun ini hanya sebesar $2,1 Miliar atau sebesar Rp 34,5 T dan tertinggi sebesar $4,3 miliar di tahun 2021. Sehingga penempatan investasi dengan jumlah fantastis tersebut perlu diberikan keterbukaan informasi sumber dana pembiayaan, apakah sindikasi bank atau kolaborasi investor dalam dan luar negeri? Dan berapa besar dana segar dari luar negeri yang bergerak ke Indonesia?
Untuk pengalihan lahan ini itu nilai fantastis jika kita melihat total investasi yang dikeluarkan dikeluarkan sebesar 11,6 miliar dolar atau setara dengan 175 triliun. Nah ini kan baru awal yang digembar-gemborkan akan dikelompokkan nanti akan lebih dari 300 triliun. Nah ini pemikiran kami pemikiran kami dengan relokasi warga masyarakat yang terburu – buru dan paksakan dan sarat indikasi under table dan tiba-tiba didatangi oleh menteri investasi? datang ke Tiongkok sana untuk melakukan perjanjian pengelolaan lahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Hanifa juga meminta kepada Panglima TNI Yudo untuk meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan beliau yang akan memiting satu – persatu warga masyarakat yang menurut panglima kekuatan TNI hampir sama dengan jumlah penduduk Rempang.
” Saya jadi ingat di tahun 1998 dimana saat itu sedang kacau kondisi pemerintahan dengan adanya demo mahasiswa, TNI hadir dengan pasukan Marinir merangkul pendemo, itulah yang harus di lakukan saat ini di pulau Rempang, ujarnya
Kami Dari Divisi Hukum DPP NCW Alfred Pabika SH, menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengerakan Aparat sebanyak 1.010 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP untuk mengkriminalisasi masyarakat rempang kurang tepat karena dapat menimbulkan korban dari Masyarakat. Sehingga Pemerintah harus menahan diri dan menunda Investasi di Pulau Rempang dan melakukan Pendekatan Baik untuk menciptakan Hal yang baik dalam Momentum politik sekarang.
“Karena dapat ditakutkan adanya indikasi korupsi dan juga bisa menimbulkan upaya dari pihak ke 3 yang dapat memanfaatkan situasi ini untuk membuat negara kita semakit tidak kondusif dalam Momentum Politik hari Ini.
Wasekjend NCW, Yerikho Manurung mengatakan “Pulau Rempang jangan dijadikan lahan untuk kepentingan Politik 2024, sebab dimana ada Investasi maka disana akan ada lahan yang dirusak atau digusur, karena sejatinya Penguasa dan Pengusaha tidak bisa dipisahkan, dan selama kita masih hidup di atas tanah, selama itu juga penindasan akan selalu datang dan menghampiri” Tutup Yerikho
