Jakarta – Traznews. Com Ketua Umum GIBRANKU, Ananta Agung Junaedy, menilai langkah konsisten Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam menyuarakan pentingnya Artificial Intelligence (AI) dan pelajaran coding sejak sekolah dasar adalah langkah strategis untuk mengubah posisi Indonesia di peta digital global.
“Ketika masyarakat masih terbelah antara cemas pekerjaannya digantikan robot atau menganggap AI cuma tren sesaat, Wapres Gibran justru menantang kita semua dengan pesan yang viral: AI tidak akan menggantikan manusia, tapi orang yang pakai AI akan mengalahkan yang tidak pakai,” ujar Ananta, dalam keterangan tertulisnya, Seven (8/6/2026).
Dari Konsumen Menjadi Produsen Teknologi
Menurut Ananta, dorongan Wapres harus dibaca sebagai upaya “curi start” agar Indonesia tidak terus menjadi pasar digital terbesar di ASEAN yang hanya menjadi konsumen.
“Selama ini kita lebih sering membeli aplikasi luar negeri, menonton konten mereka, dan menyetor data ke server mereka. Gibran mendorong anak muda kita menjadi pencipta nilai tambah yang punya daya saing tinggi, bukan jadi target jualan bangsa lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengenalan coding dan AI sejak SD bukan bertujuan mencetak ‘kuli ketik kode’, melainkan melatih otak anak sejak dini agar terbiasa berpikir kritis, logis, sistematis, dan mahir mencari solusi.
AI untuk UMKM Hingga Pesantren
Ananta menyoroti visi pemerataan AI yang dibawa Wapres. Menurutnya, pelatihan AI tidak hanya untuk sekolah dan korporasi besar di ibu kota, tetapi juga untuk UMKM, pelajar, hingga santri di pesantren.
“AI bukan barang mewah. Pedagang baju di pasar, peternak di desa, dan santri di daerah bisa memanfaatkannya untuk desain produk lebih cepat atau membaca selera pasar. Jika ini terwujud, ekonomi rakyat kecil bisa melompat lebih tinggi secara mandiri,” katanya.
Dampaknya juga dirasakan pada pelayanan publik. Sistem AI yang presisi dinilai mampu mengurai masalah birokrasi lambat, kemacetan, administrasi bansos yang ruwet, hingga penanganan bencana yang terlambat, sekaligus memangkas celah pungli dan korupsi.
Perlu Aturan dan Etika Digital
Ananta mengingatkan optimisme terhadap AI tetap harus dibarengi rambu-rambu. Teknologi cepat tanpa aturan dan moral justru bisa melahirkan masalah baru, seperti penggunaan AI untuk menyontek, menyebar hoaks, hingga pencurian data.
“Pemerintah punya PR besar membuat aturan hukum tegas soal batasan etika penggunaan AI. Pelatihan teknologi harus dibarengi edukasi moral digital. Pesan Wapres agar AI digunakan bijak harus diterjemahkan jadi panduan praktis di sekolah dan tempat kerja,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa masa depan tidak akan menunggu. “Pilihan yang disodorkan visi Wapres hari ini jelas: kita harus berani memeluk perubahan dengan cerdas, membekali generasi muda berpikir kritis dan sistematis, sehingga teknologi bekerja untuk kesejahteraan manusia, bukan menjajah kemanusiaan kita.” (***)
