Jakarta | Traznews. Com Dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa bertema Kedaulatan Pangan dan Energi menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Fauzi Amro menyoroti belum adanya pengaturan jelas terkait porsi penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi dalam forum yang dihadiri alumni IPB University serta pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan di hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (2/5).
Fauzi menilai hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik proporsi kredit untuk sektor UMKM, korporasi, maupun konsumsi. Hal ini dinilai menghambat optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berapa persen UMKM yang ideal disalurkan oleh bank, berapa persen korporasi, dan berapa persen konsumsi, ini belum ada regulasi yang jelas sampai hari ini,” ujar Fauzi.
Fauzi mengatakan, meskipun berbagai kebijakan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterbitkan untuk mempermudah akses pembiayaan, implementasinya belum berjalan optimal. Ia juga menyoroti fenomena kredit UMKM yang justru tertinggal dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
“Kredit kita tumbuh sekitar 9 persen, sementara DPK 13 persen. Harusnya kredit yang lebih tinggi agar mendorong pertumbuhan,” katanya.
Ia juga menanggapi wacana penurunan bunga kredit menjadi 5 persen bagi buruh dan UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan selama ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan otoritas moneter.
“Bunga kredit 5 persen itu sangat mungkin, tinggal bagaimana koordinasi antara kementerian keuangan, BI, dan perbankan,” katanya.
Fauzi yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, menambahkan, segmentasi perbankan saat ini mulai kabur karena semua bank mengejar berbagai sektor tanpa fokus. Ia mendorong adanya pengaturan ulang dalam undang-undang untuk memperjelas peran masing-masing bank.
Ke depan, Komisi XI DPR RI akan menggelar pembahasan bersama pemangku kepentingan guna merumuskan skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
