DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT: KAMI MOHON RELAKSASI.

Penulis :

Tim Redaksi

Bandung,traznews.com

Pandemi covid 19 telah berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan khususnya bidang ekonomi yang merasakan pukulan sangat berat, salah satunya adalah pelaku usaha di kawasan berikat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Ade Restuti Sudrajat mengatakan bahwa saat ini ancaman resesi global mengakibatkan 3 klaster industri anggota APKB yaitu garmen, Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT) dan alas kaki mengalami penurunan terutama perusahaan yang tujuan ekspornya ke amerika dan eropa.

 

“Dengan kondisi yang tidak baik ini kami memohon kepada pemerintah untuk memberikan kami semacam relaksasi, sehingga kami tetap bisa survive menghadapi gejolak resesi ekonomi global ini” ungkap ade sudrajat

 

Menurut ade sudrajat,beberapa kendala pengusaha kawasan berikat dilapangan diantaranya pertama bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat selaras dengan tuntutan dunia usaha serta memudahkan iklim investasi. Aturan yang diterbitkan pemerintah hendaknya mempermudah dan memangkas birokrasi dalam mengurus perijinan usaha.

Bacaan menarik :  Pendukung Setia Ganjar ( PSG ) Seratus Persen Terjun Langsung Ke Akar Rumput Pantau ke Desa Cilele Teluk Jambe Karawang Barat Yang Belum Teraliri listrik Dan Infrastruktur Yang Rusak

“Logikanya, apabila ijin usaha dipermudah maka investasi akan tumbuh pesat sehingga perekonomian otomatis akan terangkat, dan pendapatan negara juga turut terdongkrak karena disitu ada pajak, cukai, retribusi, PNBP dan lainnya. Selama ini kita dengar bersama banyak para pelaku usaha cenderung memilih pindah ke negara tetangga antara lain vietnam dan thailand, karena negara tersebut aturannya lebih simple dan ramah terhadap para investor, hendaknya Indonesia perlu mencontoh hal itu” tegas Ade R. Sudrajat

Sebagai contoh bahwa dinegara kita terkadang aturan itu berubah-ubah, pusat dan daerah buat aturan berbeda, banyak pungutan tidak resmi dan itu yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha, dan kalau ini tidak segera kita perbaiki akan membuat minat investor berusaha di Indonesia menjadi berkurang, tambah ade sudrajat lagi.

Bacaan menarik :  Sebelum OTT, Bupati Bogor Sempat Terbitkan SE Mengenai Larangan Menerima Gratifikasi Bagi ASN.

Kedua, prosedur penjualan sisa bahan baku hasil proses produksi yang masih multitafsir dilapangan. Sisa proses produksi (waste/scrap/limbah/dead stock) masih terkendala dengan persyaratan safe guard/Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan persyaratan pembeli harus memiliki Persetujuan Impor (PI) sesuai persyaratan larangan terbatas (lartas) dari kemendag.

Ketiga, kami mohon untuk penundaan audit terhadap anggota APKB yang terdampak krisis global, karena ini betul-betul diluar ekspektasi kami.

“Pada prinsipnya kami mendukung segala upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, agar situasi ekonomi kembali membaik sehingga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat berjalan beriringan dan saling menguntungkan untuk kemakmuran bersama”pungkas Ade R Sudrajat. (Red).

Bagikan postingan
Munas VI KBPP Polri 2026 : Samsu Rizal Arbi Serukan Soliditas Demi Stabilitas Nasional
0
Ketua KBPP Polri Sumsel M. Yansuri: Munas VI Pertegas KBPP Sebagai Mediator Polri  Dan Masyarakat
0
Anna Susanti KBPP Polri Sultra: Munas VI Harus Lahirkan Ketum Solid Jaga Kekompakan Organisasi
0
Pelayanan Satpas SIM Daan Mogot Dipuji Cepat dan Profesional, Pemohon Akui Semakin Nyaman
0
Polres Kepulauan Seribu Perkuat Pengamanan Dermaga Antisipasi Lonjakan Wisatawan Libur Panjang
0
Jakarta Bhayangkara Presisi Raih Kemenangan Perdana di AVC Men’s Club Championship 2026 Pontianak
0
Pihak RSUD KH.Ahmad Hanafiah Berkomitmen Mengevaluasi Tata Letak Ruang Perawatan,Tingkatkan Standar Kebersihan Dan Pelayanan
0
Said Aldi BKPRMI: Puluhan Ribu TKTPA Kini Dapat Bantuan Operasional, Dorong Kesejahteraan Guru Ngaji
0
Dari _Combat Force Menuju Strategic Force_, Seminar Nasional Seskoad Bahas Masa Depan TNI AD
0
MWC NU Sekincau Gelar Musyawarah Kerja ke 2, Perkuat Kelembagaan untuk Pelayanan Umat.
0
Perayaan HUT KNTI ke-17 2026: Nelayan Tradisional Jakarta Utara Suarakan Perlindungan Wilayah Tangkap
0
Ketum RAMPAS Minta Amien Rais Hentikan Pernyataan yang Dinilai Provokatif, Singgung Dukungan terhadap Program Prabowo
0