SENTUL, Traznews. Com BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah oknum disebut memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
Hal itu disampaikan B. Ovteen atau yang akrab disapa Bunda Ragil Aly, Humas LAPTSI, Humas KOMINDO UMKM, sekaligus Ketua DPD DKI Jakarta Senam Sehat NAKASIMO, yang di dampingi Sekjen Laptsi Oscar Zaghlul Pasha LAPTSI (Lintas Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia) usai mengikuti kegiatan Rakornas GPN 08 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bunda Ragil, pada awal sosialisasi program MBG, pemerintah menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin membuka dapur MBG hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tanpa adanya pungutan biaya.
“Saat kami mengikuti sosialisasi, tidak ada pembayaran apa pun. Program ini memang melibatkan UMKM, termasuk tenaga ahli gizi yang bertugas mengawasi kualitas makanan agar sesuai standar,” ujarnya.
Namun seiring berjalannya waktu, ia mengaku menerima banyak laporan dari sejumlah pihak yang merasa menjadi korban dugaan pungutan oleh oknum tertentu. Korban tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Madiun, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, hingga Bogor.
Menurutnya, ada pihak yang mengatasnamakan yayasan atau jaringan tertentu dan meminta sejumlah uang kepada calon pengelola dapur MBG. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp75 juta hingga Rp150 juta per titik.
“Saya pernah menanyakan langsung apakah untuk mengajukan proposal MBG harus membayar. Jawabannya tidak ada biaya. Tetapi di lapangan ternyata banyak yang mengaku diminta sejumlah uang,” katanya.
Bunda Ragil menjelaskan, banyak calon pengelola dapur yang terlanjur membangun fasilitas sebelum memperoleh persetujuan resmi atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi terkait. Akibatnya, mereka mengalami kerugian karena dapur yang dibangun belum bisa beroperasi.
“Seharusnya pembangunan dilakukan setelah ada persetujuan resmi. Namun karena kurang memahami prosedur dan terlalu bersemangat ingin segera menjalankan program, banyak yang akhirnya membangun lebih dulu,” jelasnya.
Sebagai pemilik dan pengelola beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Bunda Ragil mengaku hingga saat ini operasional dapur yang dikelolanya berjalan dengan baik dan pembayaran dari pemerintah diterima sesuai ketentuan tanpa potongan.
“Saya menerima pembayaran sesuai nilai yang ditetapkan, yaitu Rp15.000 per paket. Tidak ada potongan apa pun dan seluruh administrasi berjalan lengkap,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan berasal dari program pemerintah, melainkan ulah oknum yang memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap MBG.
“Program pemerintah ini sebenarnya bagus. Yang tidak bagus adalah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki yayasan kemudian mendirikan yayasan hanya untuk masuk ke program ini,” katanya.
Bunda Ragil juga mengaku pernah mendapat tawaran dari pihak yang mengaku memiliki investor untuk membangun dapur MBG dengan skema pembiayaan yang dinilainya tidak masuk akal. Tawaran tersebut akhirnya ia tolak karena berpotensi merugikan pengelola dapur.
“Saya melihat ada pihak yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada membantu pelaksanaan program. Karena itu saya memilih tidak ikut,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang ingin bergabung dalam program MBG, lebih berhati-hati dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi pemerintah.
“Jangan mudah tergiur dengan janji investor atau pihak yang meminta sejumlah uang. Program MBG pada dasarnya baik dan bertujuan memberdayakan masyarakat. Yang perlu diwaspadai adalah oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut,” pungkasnya.
