Anggota Forum Purnawirawan TNI – POLRI Kol. Purn Prio Sadewo Sepakat Menolak Penetapan 12 Pelanggaran HAM di masa lalu 

Penulis :

Lucky sun

JAKARTA,traznews.com Kol. Purn Prio Sadewo, SH yang juga ketua umum Brigade group -AB relawan Anies Baswedan hadir pada Forum Purnawirawan TNI – POLRI. Pertemuan tersebut para purnawirawan TNI – POLRI telah sepakat menolak Pengakuan 12 Pelanggaran HAM Berat di masa lalu, terkait penetapan 12 Pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM, ini adalah bukti ketidakadilan Pemerintah di masa lalu, Kamis (26/10/2023) Mes Purnawirawan TNI POLRI Jakarta Pusat

 

 

Kol.Purn Prio menjelaskan, “sejak terbitnya Keppres 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial 12 Pelanggaran HAM (TPPHAM) yang berat masa lalu serta Pernyataan Pemerintah pasca penyerahan rekomendasi TPPHAM yang berat tentang pengakuan telah terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa yang lalu” ucapnya

Bacaan menarik :  SYUKURAN HUT KE-60, KOWAL LANTAMAL III HARUS MAMPU BERIKAN KARYA, KINERJA DAN PENGABDIAN TERBAIK UNTUK TNI AL, TNI DAN NEGARA

 

” Kami dari kalangan Purnawirawan TNI-Polri menilai, bahwa penetapan 12 Pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan Pengakuan terjadinya Pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah bukti ketidakadilan Pemerintah terhadap warga negaranya. Sebab, Pemerintah hanya mendasarkan pengakuannya kepada penetapan dan rekomendasi Komnas HAM, yang dalam hal ini Pelanggaran HAM yang berat yang dinilai dilakukan oleh aparat Keamanan Negara”

 

” Jadi kami minta harus di koreksi, bahwa pada waktu itu sudah ada Mahmil siapa yang bersalah dan sudah di hukum, dan hukum pasti yang melakukan sudah di hukum beserta gembong – gembongnya, kenapa itu di koreksi kembali. Bagaimanapun pernyataan tidak hanya dengan kepres tapi keputusan pengadilan siapa yang bersalah dan mempunyai hukum pasti, negara kita adalah negara hukum, ” kata Kolonel Prio

Bacaan menarik :  Wapres LIRA Bidang Polhukam Kritisi Perubahan RUU KUHP Terkait Pidana Mati

Kami melihat ini bahaya laten komunis, kami merasa tindakan – tindakan baik perilaku, teladan mencerminkan suatu negara yang bukan berdasarkan Pancasila. Ketimpangan – ketimpangan terjadi dan juga putusan – putusan. Terakhir ada putusan MK yang sangat melukai hati rakyat, tutupnya

Bagikan postingan
Polri : Update Operasi Lilin 2024, Kondisi Lalu Lintas Dan Keamanan Menjelang Natal Dan Tahun Baru
0
Polri Resmi Buka Penerimaan Siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Prioritas Untuk Lulusan SMP Kurang Mampu Yang Berprestasi
0
Kapolri Sebut Angka Kecelakaan Mudik Nataru Menurun Signifikan
0
Keterangan Menteri Hukum Terkait Amnesti
0
REFLEKSI AKHIR TAHUN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024
0
PWDPI DKI Jakrta Ikut Meriahkan Festival Hari Ibu 2024 di Kota Tua: Perayaan Penuh Makna dan Apresiasi untuk Perempuan
0
Polsek Pesisir Utara Cek TKP Kecelakaan Tunggal Truk
0
Polda Lampung Imbau Warga Hindari Petasan dan Konvoi Saat Malam Tahun Baru
0
Harimau Kembali Tertangkap Kamera Pengawas, Polres Pesisir Barat Polda Lampung Himbau Warga Waspada !!!
0
SINERGI MANTAP, DANDIM 0422/LB DAN KAPOLRES LAMPUNG BARAT  DALAM PENGAMANAN NATARU 2024/2025.
0
Berikan Rasa Aman Bagi Umat Kristiani, Polsek Sekincau Polres Lampung Barat Laksanakan Pengamanan Di Gereja.
0
4 Kendaraan Terlibat Laka Beruntun di Jalur Wisata Pesawaran
0
Terimakasih Atas Kunjungannya!!!