Anggota Forum Purnawirawan TNI – POLRI Kol. Purn Prio Sadewo Sepakat Menolak Penetapan 12 Pelanggaran HAM di masa lalu 

Penulis :

Lucky sun

JAKARTA,traznews.com Kol. Purn Prio Sadewo, SH yang juga ketua umum Brigade group -AB relawan Anies Baswedan hadir pada Forum Purnawirawan TNI – POLRI. Pertemuan tersebut para purnawirawan TNI – POLRI telah sepakat menolak Pengakuan 12 Pelanggaran HAM Berat di masa lalu, terkait penetapan 12 Pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM, ini adalah bukti ketidakadilan Pemerintah di masa lalu, Kamis (26/10/2023) Mes Purnawirawan TNI POLRI Jakarta Pusat

 

 

Kol.Purn Prio menjelaskan, “sejak terbitnya Keppres 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial 12 Pelanggaran HAM (TPPHAM) yang berat masa lalu serta Pernyataan Pemerintah pasca penyerahan rekomendasi TPPHAM yang berat tentang pengakuan telah terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa yang lalu” ucapnya

Bacaan menarik :  Mafindo Antihoak Aword 2023

 

” Kami dari kalangan Purnawirawan TNI-Polri menilai, bahwa penetapan 12 Pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan Pengakuan terjadinya Pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah bukti ketidakadilan Pemerintah terhadap warga negaranya. Sebab, Pemerintah hanya mendasarkan pengakuannya kepada penetapan dan rekomendasi Komnas HAM, yang dalam hal ini Pelanggaran HAM yang berat yang dinilai dilakukan oleh aparat Keamanan Negara”

 

” Jadi kami minta harus di koreksi, bahwa pada waktu itu sudah ada Mahmil siapa yang bersalah dan sudah di hukum, dan hukum pasti yang melakukan sudah di hukum beserta gembong – gembongnya, kenapa itu di koreksi kembali. Bagaimanapun pernyataan tidak hanya dengan kepres tapi keputusan pengadilan siapa yang bersalah dan mempunyai hukum pasti, negara kita adalah negara hukum, ” kata Kolonel Prio

Bacaan menarik :  Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan DKI Jakarta Gelar Acara Discover south Sulawesi

Kami melihat ini bahaya laten komunis, kami merasa tindakan – tindakan baik perilaku, teladan mencerminkan suatu negara yang bukan berdasarkan Pancasila. Ketimpangan – ketimpangan terjadi dan juga putusan – putusan. Terakhir ada putusan MK yang sangat melukai hati rakyat, tutupnya

Bagikan postingan
Précision et chance combinées avec coins-strike.fr pour des sessions de jeu palpitantes et fructueuses
0
Muhammad Rullyandi Apresiasi Pembentukan UU Penilai dan Peran Strategis MAPPI
0
Perkuat Benteng Kemerdekaan Pers, IWO Pringsewu Gandeng Advokat untuk Wartawan
0
Konferensi PWI Tangsel 2026, Tahapan Verifikasi Anggota Resmi Berakhir
0
Opportunità concrete con powbetsit.it per vincite sicure e un gioco responsabile nel tempo libero
0
Polri Ingatkan Bahaya Judi Online, Ajak Masyarakat Perkuat Pencegahan
0
Polri Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Digital untuk Hindari Penipuan Online
0
Polda NTB Kerahkan 200 Personel Brimob Bantu Penanganan Karhutla di Kalimantan
0
MAPPI Gelar Sarasehan Hukum 45 Tahun Soroti Dilema Bisnis vs Kerentanan Hukum Penilai
0
Professionelle Strategien und innovative Konzepte rund um https://kinbets-germany.de für deinen Erfolg
0
Perkuat Sinergi dengan Masyarakat, Wakapolda Banten Laksanakan Jumat Keliling di Cipocok Jaya
0
Élégantes stratégies et https://fastsllots-fr.fr pour décupler vos gains et maîtriser lart du jeu en ligne
0