Jakarta , Traznews. Com Pengukuhan Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) berlangsung di Balai Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum sosialisasi kebijakan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Ketua ADPSI, Buky Wibawa MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepengurusan baru ASDEPSI menghadapi tantangan besar di masa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Regulasi ini merupakan pola baru yang bersifat transaksional dan menuntut harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi perubahan yang terjadi, seperti menyikapi kebijakan transfer ke daerah,” ujar Buky.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak boleh membatasi kinerja legislatif daerah.
“Dengan adanya ADPSI sebagai wadah legislatif provinsi, kita akan tegas dan mendukung program pemerintah pusat, sebagaimana yang telah digariskan oleh Bapak Presiden melalui agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.
“Putusan ini akan memisahkan pemilu nasional Presiden, DPR, dan DPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2029,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa sejumlah pasal dalam UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan kini memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Tito menjelaskan bahwa ke depan pemungutan suara nasional akan diselenggarakan paling cepat dua tahun sejak pelantikan Presiden dan DPR/DPD, dan selanjutnya disusul pemilu daerah yang mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengajak ADPSI dan ASDEPSI untuk menyampaikan berbagai kendala di daerah.
“Saya minta asosiasi membuka ruang diskusi dan memberikan masukan – masukan apa yang menjadi kendala di daerah, baik terkait perizinan, UMKM, hingga pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.
“Silakan menikmati Kota Jakarta dengan kulinernya dan keramahan warganya. Jakarta adalah kota kolaborasi,” tuturnya.
Acara pengukuhan ditutup dengan penandatanganan oleh Mendagri Tito Karnavian serta penyerahan bendera pataka ADPSI kepada Ketua Umum ADPSI, Buky Wibawa Periode 2024 – 2029
