Lampung Barat – Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat membuka Forum Lalu Lintas sebagai wadah koordinasi lintas instansi untuk menekan persoalan lalu lintas yang kian kompleks.
Forum dibuka langsung Kepala Dinas Perhubungan Lampung Barat, Wahyudi Heru Iskandar di Ruang Rapat Kantor Perhubungan setempat, Kamis (21/5/2026).
Rapat dihadiri langsung oleh pihak Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Jasa Raharja, Bappeda, Satpol PP Kabupaten Lampung Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Koperindag, Dispora dan Kelurahan Pasar Liwa.
Heru mengatakan forum ini menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah dalam menangani persoalan lalu lintas secara terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan mobilitas masyarakat membuat tantangan di lapangan semakin beragam, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, keterbatasan fasilitas perlengkapan jalan, hingga rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas.
“Persoalan lalu lintas tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menguatkan kerja sama lima pilar keselamatan lalu lintas yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Polres Lampung Barat, Dinas PUPR, Bappeda, dan Dinas Kesehatan. Sinergi antar pilar dinilai krusial untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyatakan dukungan penuh terhadap forum ini. Komitmen itu diwujudkan melalui upaya peningkatan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, penerangan, dan sarana pendukung lainnya guna menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Heru mengajak seluruh peserta forum mengikuti kegiatan secara aktif dan memberikan masukan konstruktif. Harapannya, forum menghasilkan rekomendasi yang bisa segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki pelayanan transportasi dan keselamatan jalan di Lampung Barat.
Forum ini dihadiri perwakilan instansi terkait dan diharapkan menjadi agenda rutin untuk mengevaluasi serta merumuskan kebijakan lalu lintas yang adaptif terhadap perkembangan mobilitas masyarakat.
