JAKARTA, Traznews. Com 24 Oktober 2025, Dalam Rapat Kerja Komisi C Bersama Eksekutif Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 pada Hari Rabu (22/10/2025) lalu, pihak eksekutif, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berencana menetapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp950 miliar.
Wacana tersebut langsung mendapatkan kritikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, yang merasa heran mengapa dana BTT terus mengalami peningkatan, bahkan setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke daerah.
“Saya perhatikan ini BTT kita meningkat terus dari mulai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Waktu itu BTT kita direncanakan sebesar Rp898 miliar. Kemudian, kemarin dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) 2026, meningkat kembali menjadi Rp903 miliar,” katanya dalam rapat tersebut.
“Adapun usulan BTT sesuai Ingub (Instruksi Gubernur) No. (Nomor) e-0005 meningkat lagi jadi Rp950 miliar. Kok bisa meningkat lagi dan untuk apa. Kedua, pada saat kondisi keuangan kita seperti ini, kenapa kita malah meningkatkan BTT,” sambungnya.
Seperti diketahui, DBH dari pusat ke Pemprov DKI Jakarta berkurang sebanyak Rp15 triliun dan berimbas kepada pemangkasan RAPBD 2026.
Josephine merasa heran mengapa Pemprov DKI Jakarta malah menambah alokasi dana untuk BTT ketimbang mengalihkannya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan lainnnya yang lebih mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih perlu membayar utang-utangnya kepada Bank DKI.
“Sedangkan, kita juga ada keperluan nih, nanti membayar utang pinjaman ke Bank DKI itu juga nggak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kenapa BTT-nya naik, kepentingannya apa dan untuk apa,” tegasnya.
Menurut Josephine, situasi dan kondisi yang tengah berkembang saat ini mengharuskan Jakarta dan masyarakatnya memperkuat ketahanan sosial.
“Saya hanya berpikir Jakarta hari ini ketahanan sosialnya harus kuat. Kita mau ketahanan sosial kita kuat. Sedangkan dengan dana transfer pusat ke daerah ini sudah dipotong sejauh itu, kalau emang mau diseimbangkan ini penambahan untuk BTT-nya kenapa tidak dialihkan ke pembelanjaan di bidang sosial,” ujarnya.
Josephine mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mengalihkan dana BTT-nya kepada belanja-belanja untuk keperluan sosial demi memastikan pemotongan anggaran imbas pengurangan DBH tidak terlalu berdampak terhadap pemenuhan bantuan sosial (bansos).
“Artinya, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) nya anak-anak, kesehatan, maupun tebus pangan murahnya itu terjaga. Intinya, bantuan sosialnya tidak jadi turun terlalu jauh lah,” pungkasnya.
