Traznews.com, Lembaga survei Indikator Politik baru-baru ini merilis hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Saat ini, tingkat kepuasan Jokowi tercatat mencapai 75 persen.
Survei dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 29 September 2024, melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga Indonesia. Selain itu, sampel tambahan diambil dari 11 provinsi dengan populasi terbesar, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan masing-masing wilayah menyuplai 300 responden, kecuali Sumatera Barat yang berkontribusi 200 responden.
Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,3% dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, responden ditanya mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Presiden dengan pilihan jawaban ‘sangat puas’, ‘cukup puas’, ‘kurang puas’, atau ‘tidak puas sama sekali’. Hasil menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi.
“Mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Jokowi, dengan angka 75%,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan yang dilakukan pada Jumat (4/10/2024).
Berikut adalah rincian data survei tersebut:
- Sangat puas: 15,04%
- Cukup puas: 59,92%
- Kurang puas: 20,21%
- Tidak puas sama sekali: 4,23%
- Tidak tahu: 0,60%
Burhanuddin juga menyajikan tren kepuasan publik terhadap Jokowi dari tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan dari 82 persen pada survei bulan Juli 2024 menjadi 75 persen pada bulan September 2024.
Selain itu, survei ini juga membandingkan tren kinerja Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun masa kepemimpinan. Menurut Burhanuddin, fluktuasi kepuasan terhadap kedua presiden ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi.
“Ketika survei pertama kali dilakukan pada Oktober 2014, tingkat persetujuan Jokowi berada di angka 64 persen. Namun, terlihat bahwa periode awalnya tidak terlalu tinggi dibandingkan SBY yang mencapai 80 persen pada November 2004,” jelas Burhanuddin.
“Jokowi tidak mencapai angka setinggi SBY karena ia langsung menaikkan harga BBM setelah dilantik, sehingga masa honeymoon dengan publiknya berlangsung singkat, dan kenaikan harga tersebut berdampak pada inflasi,” tambahnya.
Survei ini juga menyajikan data mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Berikut adalah hasilnya:
Kondisi Ekonomi:
- Sangat baik: 1,1%
- Baik: 28,5%
- Sedang: 44,8%
- Buruk: 22,1%
- Sangat buruk: 2,8%
- Tidak tahu: 0,7%
Refrensi : http://ekonomi.jagakarsa.ac.id/
