PERNYATAAN SIKAP F-PDR DALAM SENGKETA PILPRES 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI F-PDR Meyakini Hakim MK Gunakan Hati Nurani dan Akal Sehat 

Penulis :

Lucky sun

Jakarta, traznews. Com

Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) meyakini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih punya hati nurani serta akal sehat, sehingga dalam memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Senin (22/4/2024) mendatang akan bersikap objektif serta berpijak pada kebenaran dan keadilan. “Hakim itu wakil Tuhan di muka bumi ini, sehingga harus objektif dan berpegang pada kebenaran dan keadilan,” kata Ketua Umum F-PDR Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna di Jakarta, Kamis (18/4/2024) yang didampingi beberapa pimpinan F-PDR diantaranya Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh selalu Ketua Dewan Pengarah F-PDR, Rudi S Kamri selaku Sekretaris Jenderal F-PDR serta Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dan Dr. Mohamad Sobary selaku Dewan Pakar F-PDR serta tokoh-tokoh lainnya.

 

Perlu diketahui F-PDR adalah komunitas anak bangsa yang peduli dengan tegaknya demokrasi dan semangat reformasi serta 4 (empat) pilar kebangsaan. F-PDR terdiri dari berbagai elemen masyarakat diantaranya akademisi, guru besar, budayawan, purnawirawan TNI-Potri, tokoh perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

 

Lebih lanjut terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024, F-PDR berharap para hakim MK masih punya hati nurani dan akal sehat untuk itulah F-PDR yakin dan percaya MK akan memutuskan sengketa PHPU Pilpres 2024 seadil-adilnya, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat yang akan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. F-PDR meyakini Hakim-hakim MK mempunyai kearifan dan kebijaksanaan dalam membuat Keputusan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pimpinan F-POR sangat berharap kalau memang bukti-bukti yang diajukan penggugat benar, semua dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 itu harus dapat diungkap dan dibuktikan oleh MK, sehingga bukan hal yang mustahil bila MK memutuskan hal berbeda dengan KPU, atau mengabulkan tuntutan Pemohon, yaitu kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, dengan membatalkan keputusan Ketua KPU tanggal 20 Maret 2024, mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengadakan Pemilu ulang paling lambat tanggal 26 Juni 2024.

Bacaan menarik :  Fritriana  Bendum DPP  Rampas  Setia 08  Hadiri  Undangan Terbuka  Dukung Prabowo - Gibran  Di Menteng Jakarta  Pusat 

 

Pimpinan F-PDR juga menegaskan, hakim MK mesti bersikap negarawan karena bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama. Mengutip artikel Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berjudul, “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” yang dimuat Harian Kompas, Senin (8/4/2024), Agus Supriatna selaku Ketua Umum F-PDR menyatakan, keadilan dalam perspektif ideologis harus dijabarkan ke dalam supremasi

 

hukum, budaya hukum, tertib hukum, institusionalisasi lembaga penegak hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi satu kesatuan supremasi hukum. “Sumpah presiden dan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari supremasi hukum. Namun, bagi hakim Mahkamah Konstitusi, sumpah dan tanggung jawabnya lebih mendalam dari sumpah presiden,” kata Agus Supriatna.

Bacaan menarik :  Caleg DPRD Pringsewu Partai PAN Dilaporkan ke Bawaslu Kuat Dugaan Money Politik

 

Lebih lanjut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh selaku Ketua Dewan Pengarah FPDR juga menegaskan bahwa F-PDR sependapat dan mendukung langkah Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri mangajukan diri sebagai Amicus Curiae atau “sahabat pengadilan” untuk memberikan masukan konstruktuf kepada Majelis Hakim MK yang memeriksa perkara PHPU Pilpres 2024. Diketahui dalam surat Amicus Curiae yang diserahkan ke MK, pada Selasa (16/4/2024), Megawati menulis sendiri pendapatnya. Menurut Bernard Kent Sondakh, tulisan tangan Megawati itu sebagai perasan atau intisari dari pemikiran dan perenungan atas gelapnya demokrasi, akibat “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu pada Pilpres 2024.

Bacaan menarik :  Persatuan Relawan Prabowo Gibran Akan Gelar Doa Bersama 1 Juta Anak Yatim Untuk Kemenangan Prabowo Gibran  

 

Terakhir Pimpinan F-PDR berharap ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, yang menandai “habis gelap terbitlah terang”, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terusmenerus oleh generasi bangsa Indonesia.

 

Jakarta, 18 April 2024

 

FORUM PENYELAMAT DEMOKRASI DAN REFORMASI (F-PDR)

Bagikan postingan
Polda Metro: Kasus Petani Ditipu Rp 598 Juta Terjadi 2016, Pelaku Sudah Dipecat
0
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Beri Peringatan Keras ke Pihak Asing yang Berani Singgung Indonesia: Tidak Hanya Berbicara!
0
Bhabinkamtibmas Bripka Leonardo Berhasil Tangkap Napi Kabur Dari LPKA
0
Ibu  Di Jaktim Rekam Anak Bersetubuh Dengan Pacar, Lalu Disuruh Aborsi Di Tangkap Polrestro Jaktim
0
Polrestro JaktimTangkap Ayah Bejat di Cakung Tega Setubuhi Putrinya Berumur 8 Tahun
0
MIO INDONESIA Gelar Raker Di Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat, Akan Dibuka Menkoinfo RI 
0
Kasat Lantas Polres Pringsewu Iptu. David Pulner SH :Hati Hati Di Jalan Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan
0
Pria Lampung Timur yang Videonya Viral Konsumsi Sabu Akhirnya Menyerahkan Diri
0
Pj. Bupati Tulang Bawang Didukung Ketua Laskar Merah Putih untuk Maju di Pilkada 2024-2029
0
Lomba Satkamling 2024, Tim Penilai Polres Lampung Barat Kunjungi Wilkum Polsek Sekincau .
0
Patroli Dialogis, Polres Lampung Barat Tinjau Pos ronda Di Wilkum Polsek Sekincau
0
Kapolda Bali Dampingi Kapolri Dan Panglima TNI Antar Keberangkatan Presiden RI
0
Terimakasih Atas Kunjungannya!!!