Oleh Manase Degey, Sekretaris Exco Partai Buruh Pronsi Papua Tengah, Tentang Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Papua Tengah – Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua.
Kami menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus ditangani melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kami juga menyampaikan pertanyaan kepada seluruh partai politik yang telah memperoleh mandat rakyat dan membentuk fraksi di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota:
Di manakah suara dan keberpihakan Saudara ketika rakyat membutuhkan aspirasi dan pembelaan?
Dimanakah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut hak hidup, rasa aman, dan keadilan?
Mandat yang diberikan rakyat bukan hanya untuk hadir pada saat pemilu, tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menyuarakan keadilan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat terlindungi.
EXCO Partai Buruh Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh partai politik, pemerintah, dan lembaga negara untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Kami mendorong semua pihak menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dengan sungguh-sungguh, mendengarkan suara masyarakat, serta memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog, penegakan hukum yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Partai Buruh Provinsi Papua Tengah akan terus berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.*
