Panglima Satbel Pers DPP PWDPI, Dedi Supiandi, Kecam Keras Pelaku Pemukulan Wartawan di Garut

Penulis :

Lucky suryani

Garut — Traznews. Com Panglima Satuan Tugas Bela Wartawan (Satbel Pers) DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Dedi Supiandi, mengecam keras tindakan pemukulan terhadap seorang wartawan di Kabupaten Garut yang diduga dilakukan oleh oknum penjual minuman keras berkedok toko jamu.

 

Dedi menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun, terlebih ketika wartawan sedang menjalankan tugas peliputan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

 

“Saya meminta aparat penegak hukum Polres Garut untuk mengusut tuntas pelaku pemukulan terhadap wartawan. Jangan ada lagi kekerasan terhadap profesi wartawan yang dilindungi oleh undang-undang,” tegas Dedi.

 

Ia juga meminta agar aparat hukum dari tingkat Polres dan Polsek di wilayah tempat kejadian perkara segera memberantas segala bentuk penjualan minuman keras maupun obat-obatan keras ilegal. Menurutnya, keberadaan miras dan obat keras yang dilarang dapat memicu konflik serta meresahkan masyarakat.

Bacaan menarik :  TIM SAR LANAL PALEMBANG LANTAMAL III BERHASIL EVAKUASI JENAZAH ABK TB. KARYA PASIFIK 19 YANG JATUH DARI ATAS KAPAL

 

Korban diketahui merupakan wartawan Media Propam News TV yang tergabung dalam organisasi pers PWDPI. Dedi menegaskan bahwa sebagai Panglima Satgas Bela Wartawan, ia tidak menerima anggota organisasinya menjadi korban kekerasan.

 

“Saya mengecam keras tindakan tersebut dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Bila perlu, kita tempuh jalur hukum pidana. Tidak boleh ada lagi peristiwa kekerasan terhadap jurnalis,” ujarnya.

 

Dedi mengingatkan bahwa tugas wartawan adalah tugas mulia dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Menghalangi kerja jurnalistik sama halnya menghalangi tugas negara.

 

Pelaku pemukulan dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menghambat tugas jurnalistik, dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.

Bacaan menarik :  Momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Polres Metro Jakarta Barat Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan

 

( Dedi.S)

Bagikan postingan
Bupati Ela Hadiri Jalan Sehat Kapal Api Bersama Tribun Lampung 2026 di Bandar Sribhawono
0
Polres Lampung Barat Ungkap Kasus Penipuan dan Penggelapan, Tersangka Ditangkap di Bangka Belitung
0
UI  Dan PERADI Profesional Gelar Golf Tournament 2026 di Pondok Indah – Kolaborasi PKPA, Hadiah BMW X1 Hole in One
0
SPJI Lampung Barat Prihatin Peristiwa Dugaan Bullying di Batu Kebayan, Pengawasan Anak Harus Diperketat.
0
Soekarno Cup Membludak, Pak Cik Parosil: Top.Markotob  
0
HUT ke-4 Media Buser Bhayangkara, PWLB Apresiasi Konsistensi dalam Menyajikan Informasi kepada Masyarakat
0
AMPH Jakarta Tegaskan: Bupati Labuhanbatu dr.Hj.Maya Hasmita,Sp.OG,M.KM Tidak Boleh Disudutkan Sebelum Ada Pembuktian Hukum yang Sah
0
Perdiksi Ketum DPP PWDPI: Kasus Penyadapan Mantan Kapolri dan Sejumlah Jenderal Diprediksi Tak Akan Berlangsung Lama
0
Harga Tidak Mahal! Rasa Kuah Kaldu Bakso Tulang Tidak Kalah, Silahkan Datang Di Kedai Resto Shini
0
GRIB Jaya Jatim Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, M. Kasmu: Ungkap hingga Aktor Intelektual!
0
Dosen dan Mahasiswa Malahayati hadiri Konferensi Internasional di Jeju Korsel
0
Samsat Keliling Kabupaten Bekasi Hadirkan Kemudahan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
0