JAKARTA– Traznews. Com Sejumlah tokoh nasional, aktivis, relawan, serta mantan tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol) menyerukan agar rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026 berlangsung secara damai, tertib, dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Seruan tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan yang membahas dinamika politik nasional serta perkembangan situasi menjelang aksi massa. Para peserta menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dr. Syahganda Nainggolan, tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute; M. Damar, Ketua Umum Relawan Exponen 08/Eks TAPOL 2019; H. Kurniawan (Iwan Komando), Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP); Rampas Setia 08; Billy Arman selaku penasihat; Eko Suryo Sanjoyo; Akbar Husein, aktivis ’98; Yudi, Ketua Umum JAKI; Jalih Pitung, Ketua Umum Formasi; serta sejumlah aktivis dan mantan tapol/napol.
Dalam paparannya, Dr. Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak politik setiap warga negara. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab dan tidak boleh diarahkan menjadi tindakan yang berujung pada kerusuhan sosial.
Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang melakukan mobilisasi massa agar memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga aksi tidak menimbulkan korban ataupun berdampak buruk terhadap masyarakat.
Menurut Syahganda, sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat membutuhkan kondisi nasional yang stabil agar dapat dilaksanakan secara optimal.
“Teman-teman yang melakukan demonstrasi harus membatasi diri pada penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi adalah hak politik setiap warga negara, tetapi jangan memprovokasi menjadi kerusuhan sosial,” tegas Syahganda.
Sementara itu, Kurniawan turut menanggapi beredarnya video pernyataan Budi Arie yang menurutnya telah memunculkan berbagai spekulasi politik, termasuk terkait isu percepatan pergantian kekuasaan.
Kurniawan menegaskan bahwa para relawan pendukung Prabowo akan tetap mengawal pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
“Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Hatta Taliwang menyoroti dinamika politik nasional dan tantangan pemerintah dalam melakukan perubahan setelah berbagai persoalan yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia menilai perubahan kebijakan maupun pembangunan nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, masyarakat dinilai perlu melihat setiap kebijakan pemerintah secara objektif dengan mempertimbangkan sisi positif maupun kekurangannya.
Sementara itu, Ketua Umum Rampas 08, Tengku Hilmi, menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Budi Arie yang dinilainya telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ia bahkan mengecam keras pernyataan tersebut dan mempertanyakan kontribusi Budi Arie terhadap bangsa dan negara.
“Ketum Rampas 08 Tengku Hilmi juga menyampaikan kesesalannya dengan apa yang dikatakan Budi Arie mantan menteri tersebut, dan mengecam keras pernyataan Budi Arie. Apa yang sudah dilakukan untuk bangsa dan negara ini, memangnya dia siapa? Hanya ingin kekuasaan terus,” ujarnya.
Menutup kegiatan tersebut, para peserta menyerukan agar aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 dapat berjalan secara damai, tertib, konstitusional, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Mereka juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Terlebih, berbagai konten bermuatan politik yang beredar melalui media sosial dinilai dapat memengaruhi opini publik dan memicu kesalahpahaman apabila tidak disikapi secara kritis.
Para tokoh tersebut menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kepentingan masyarakat luas.
