Jakarta, traznews. Com Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa, H. Abd. Samad, S.H, MM, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Acara ini digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).
Rakornas dengan tema “Learning Management System Pamong Desa Untuk Desa Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2024” dibuka oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, yang mewakili Menteri Dalam Negeri RI. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Gubernur, pejabat dinas, serta perwakilan pamong desa dari seluruh Indonesia.
LMS merupakan platform digital yang dirancang untuk mengelola program pembelajaran, menyediakan konten pembelajaran, serta menilai kinerja peserta didik, khususnya bagi para pamong desa di seluruh Indonesia.
Dalam wawancaranya, H. Abd. Samad menjelaskan bahwa program ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.
“Ada tim dari P3PD (Proyek Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) yang telah turun ke Kabupaten untuk melakukan pendataan pelaksanaan pelatihan LMS ini. Bulan ini pelatihan akan dilaksanakan untuk beberapa desa, meski belum semuanya. Tantangan utamanya adalah jaringan dan sumber daya manusia yang masih terbatas, terutama karena banyak aparat desa yang masih baru,” ungkap H. Abd. Samad.
Ia menambahkan bahwa aparat desa di Kabupaten Mamasa sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini. “Semua sudah mendaftar melalui sistem online. Namun, masalah yang sering muncul adalah jaringan internet yang belum merata, serta keterbatasan kemampuan SDM di beberapa desa,” ujarnya.
Kabupaten Mamasa sendiri memiliki 168 desa di 17 kecamatan, dengan 13 kelurahan. Menurut H. Abd. Samad, pelatihan ini sangat penting untuk membantu aparat desa memahami tugas-tugas mereka, terutama dalam mengelola anggaran dan program desa.
“Harapan kami, pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari program-program pemerintah. Kami juga berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan masalah jaringan internet di desa-desa, karena keberhasilan program ini sangat tergantung pada akses internet yang memadai,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya LMS sebagai alat kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. “Dengan program LMS ini, pengelolaan dana desa akan lebih transparan dan mudah dipantau, sehingga potensi penyalahgunaan dana bisa diminimalisir. Banyak aparat desa yang sebenarnya tidak bermaksud menyelewengkan dana, tapi karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan sumber daya, sering kali terjadi kesalahan administrasi,” katanya.
Dengan adanya LMS, diharapkan ke depan pengelolaan administrasi desa akan lebih baik, lebih terkontrol, dan lebih mudah diakses secara online. “Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan membantu meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif,” tutupnya.
