Jakarta, Traznews. Com Dugaan korupsi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) unggulan Presiden Prabowo Subianto aromanya sangat tajam, viral di media sosial, dan menjadi tuntutan banyak kalangan untuk ditindak tegas. Lebih dari itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan menegaskan, pasti ada penyelewangan di KDKMP, namun yang lebih penting adalah dikendalikan dan dihukum. Tentunya misi besar, serta tujuan luhur Presiden Prabowo melalui KDKMP tidak boleh gagal akibat ulah oknum pejabat yang koruptif. Oleh karena itu, atas nama rakyat kecil, PKL-UMKM Indonesia, kami mendesak, pertama, Presiden Prabowo Subianto segera merombak total tata kelola KDKMP, serta tidak terburu-buru lanjutkan pembangunan hingga 80 ribu unit diseluruh tanah air. Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera lakukan penyidikan untuk memastikan dugaan tindak koruptif dan penyalagunaan kewenangan. Siapapun yang terlibat korupsi KDMP harus ditangkap, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh pandang bulu bahkan orang dekat RI 1 sekalipun sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo di Sentul Bogor Jawa Barat, 3 Juni 2026, kenapa?, tegas Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, Dokter Ali Mahsun ATMO, Jakarta, minggu, 5/7/2026.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menuturkan, dugaan korupsi pembangunan fisik gerai dan impor mobil dari India KDKMP hiasi viralitas media sosial dan menjadi diskursus sangat tajam bahkan telah meruntuhkan kepercayaan publik. Kami tidak rela kenyataan ini menggagalkan KDKMP sebagai lokomotif besar kembalikan kedaulatan ekonomi rakyat di pedesaan dan gang-gang perkotaan, ekonomi petani, nelayan, home industri, dan PKL UMKM Indonesia. Lokomotif besar sukseskan negeri ini menjemput puncak bonus demografi 2030 dan jadi negara maju 2045. Lokomotif besar Presiden Prabowo gapai ekonomi nasional tumbuh 8% tahun 2029. Untuk itu, dugaan korupsi KDKMP harus segera ditindak tegas, di sidik, dan, sekali lagi siapapun yang terlibat dihukum seberat-beratnya.
Bendahara Negara RI, Purbaya Yudhi Sadewa sudah memastikan ada penyelewengan di KDKMP yang harus dikendalikan dan dihukum. Bahkan blak-blakan nyatakan akan diobrak-abrik oleh Presiden seperti BGN. Lantas nunggu apalagi APH, baik Kejagung, KPK dan Polri. Untuk itu, kami berharap atensi khusus, sert mendesak Presiden Prabowo segera copot Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, kenapa? Karena menjadi penanggungjawab Inpres RI No 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP. Tentunya, penuntasan dugaan korupsi ini berpotensi besar menyeret pejabat terkait KDKMP, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
