Lampung Barat- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan. Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kali ini dengan wajah baru yakni mengadopsi konsep Hybrid (penggabungan tatap muka dan daring).
Kegiatan tahunan tersebut diikuti 14 Kecamatan secara Hybrid dan dipusatkan di Balai Pekon Karang Agung, Kecamatan Way Tenong, Rabu (04/02/2026. Dibuka langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Sekretaris Daerah (SEKDA) Nukman, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan lapisan masyarakat.
Bupati Lampung Barat mengaku pihaknya melakukan kegiatan Musrenbang secara Hybrid adalah karena efisiensi anggaran dan efektivitas waktu, namun kendati dilakukan secara Zoom Parosil Mabsus berharap tidak mengurangi esensi maupun nilai manfaat dari setiap aspirasi yang diusulkan lapisan masyarakat.
“Pola ini diterapkan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran serta waktu, tanpa mengurangi esensi Musrenbang sebagai ruang penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Parosil Mabsus.
Parosil Mabsus meminta, meskipun dilakukan secara Hybrid namun seluruh tahapan Musrenbang harus tetap mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang berlaku, termasuk rekapitulasi hasil Musrenbang yang telah dilakukan mulai dari tingkat pekon hingga kecamatan.
Dari banyaknya usulan prioritas tingkat Kecamatan, Infrastruktur menjadi dominasi usulan warga. Parosil Mabsus berkomitmen ditahun 2027 infrastruktur menuju lokasi pendidikan akan menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
“Di Lampung Barat tidak boleh ada anak sekolah yang sulit aksesnya untuk menuju sekolah. Jadi ke depan 2027 ruas-ruas jalan yang menuju tempat pendidikan harus menjadi skala prioritas,” kata dia.
Selanjutnya. Dalam Rakornas 2026 yang baru saja di laksanakan. Bupati Parosil Menyampaikan satu point yang harus di lakukan cepat, terstruktur, masif, dan ini harus di lakukan secara terus menerus.
Rakornas 2026 menetapkan satu langkah prioritas yang wajib dijalankan cepat, terstruktur, dan masif, serta berkesinambungan.
“Program ASRI (Asri, Bersih, Aman) tidak boleh ditunda dan harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata” pungkasnya.
