laporan LHKPN tidak sesuai ,LSM jambakk laporkan kepala dinas propinsi banten ke KPK.

Penulis :

Lucky sun

Jakrtaa,Traznews com LSM jambakk melaporkan salah satu kepala dinas provinsi banten ke komisi pemberantasan korupsi(KPK) dengan melaporkan langsung nomer surat laporan 095/lsm jambakk/XI/2026 dan laporan melalui oneline di wibsite KPK kws.KPK.go.id/my -pro.dengan nomer aduan A.2026 1102950, terkait adanya dugaan kepemilikan tanah dan bangunan berupa viila mewah di kab. bogor, milik kepala dinas.

 

sedangakan kepala dinas tersebut tidak melaporkan villa itu di dalam laporan LHKPN nya pada tanggal 10 januari 2026/priodik 2025, sedangakan banguan villa tersebut di bangun pada tahun 2023 ,hasil investigasi lsm jambakk di lokasi kab. bogor cigombong kp.palalangon Ds.pasir jaya, ada salah satu villa mewah yang di miliki kepala dinas dan saat ini aktif menjabat di lingkungan pemerintahan provinsi banten.

 

tafsiran nilai villa tersebut kisaran 20 Miliar terkesan mewah dan megah,villa itu tidak tercatat di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK ,ini adalah pintu masuk KPK untuk memeriksa dan mengaudit keuangan hasil dari mana untuk membangun villa semewah itu.

Bacaan menarik :  Pemimpin Cabang Pimpin Rapat Pengawalan DPK dan NPL di BRI KC Balaraja

 

Feriyana ketua umum lsm jambakk provinsi banten menyatakan ke awak media, ketidakpatuhan ini sering dijadikan indikasi awal atau pintu masuk bagi KPK untuk memeriksa profil keuangan dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi maupun gratifikasi.

 

LHKPN berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan pemantauan integritas pejabat publik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999. Ketika seorang wajib lapor mengabaikan kewajiban ini atau memberikan laporan yang tidak wajar, KPK menindaklanjutinya melalui mekanisme berikut:

 

• Pemeriksaan dan Klarifikasi Kekayaan. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, KPK berwenang memanggil penyelenggara negara untuk mengklarifikasi asal-usul hartanya jika ditemukan ketidakpatuhan atau kejanggalan profil.

 

• Penelusuran Aliran Dana Mencurigakan. Pejabat yang sengaja tidak melapor atau menyembunyikan aset sering kali memicu kecurigaan adanya harta yang tidak sesuai dengan profil penghasilan resmi. Temuan ini dapat dikembangkan oleh Direktorat Penyelidikan KPK untuk melacak dugaan suap, gratifikasi, atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bacaan menarik :  Istri Wakil Bupati Raja Ampat Hadir Pada Hari Kebaya Nasional 2024 Di Jakarta 

 

Lsm jambakk mendesak dan mendorong serta akan mengawal terus laporan aduan ini agar segera KPK untuk memberikan Sanksi Resmi Akibat jika terdapat atas kelalaian administratif, KPK segera mengirimkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi tempat pejabat tersebut bekerja, Sanksi yang berlaku mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta peraturan internal masing-masing lembaga.

 

• Hukuman Disiplin Ringan. Berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung.

 

• Hukuman Disiplin Sedang. Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25% selama 6 hingga 12 bulan, serta penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat.

 

• Hukuman Disiplin Berat. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

 

• Hambatan Karier dan Sanksi Sosial. Catatan ketidakpatuhan LHKPN menjadi pertimbangan dalam proses mutasi atau promosi jabatan. Selain itu, KPK juga berhak mengumumkan daftar pejabat tidak patuh kepada publik yang berdampak pada penurunan reputasi.

Bacaan menarik :  Jannah Firdaus Tour Dan Travel Rayakan Milad ke-21 dengan Doa dan Syukuran

 

Menurut feriyana Banyak beberapa kasus di negri ini yang di usut oleh KPK beberapa pejabat yang terdapat sejumblah aset mewah yang tidak di laporkan secara tidak jujur penyelusuran harta tersebut berujung pada penetapan tersangka,gratifikasi dan TPPU hingga di vonis hukuman penjara.

Bagikan postingan
Gegana Brimob Metro Jaya Sambut Kunjungan Edukatif TK Al Azhar 2, Ciptakan Kedekatan Sejak Dini
0
Kapolda Metro Jaya Prioritaskan Pelayanan Cepat dan Responsif, Tingkatkan Rasa Aman Bagi Masyarakat
0
laporan LHKPN tidak sesuai ,LSM jambakk laporkan kepala dinas propinsi banten ke KPK.
0
SAIFUL CHANIAGO KECAM FITNAHAN JUDOL KEPADA SUFMI DASCO, MINTA HENTIKAN POLITIK FITNAH DAN ADU DOMBA
0
Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam
0
Tokoh Bamuskam Mimika Apresiasi Respons Cepat Satgas Damai Cartenz dan Serukan Kedamaian di Tanah Papua
0
Inovasi Dosen Malahayati Lampung   Tembus Seleksi Kemenkes RI 
0
Camat Batu Ketulis Lantik PAW LHP Pekon Bakhu.
0
Cegah Bullying Sejak Dini, Camat Kebun Tebu Turun ke Sekolah Gandeng Polsek Sumber Jaya
0
Simposium Nasional ISNU di UI 2026: Muhaimin Iskandar Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
0
Memanas! Warga Cluster Permata Milenium Copot Plang Akses TMD, Pertanyakan Legalitas Iuran dan Pembatasan Akses Rumah
0
Harapan Warga Didengar, Hi. Untung Apresiasi Respons Cepat PLN ULP Liwa.
0