Jakarta – Traznews. Com Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Gagasan tersebut disampaikan dalam SIMPOSIUM NASIONAL bertajuk “Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pesantren dinilai memiliki modal sosial dan ketahanan ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil agar menghasilkan kegiatan produktif yang manfaatnya dirasakan secara luas.
Dalam pidatonya, Muhaimin menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak cukup ditentukan oleh besarnya anggaran maupun ketepatan program. Kesiapan ekosistem dan tata kelola harus dibangun sebelum intervensi dilakukan.
Ia mengingatkan pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada era 1998. Pendanaan berskala besar yang tidak disertai kesiapan kelembagaan dan pengelolaan memadai dapat menimbulkan kemacetan hingga persoalan hukum yang membebani masyarakat.
Pesantren dan Potensi Ekonomi Masyarakat
Menurut Muhaimin, pesantren mempunyai sejarah panjang dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi secara mandiri. Keberadaan Undang-Undang Pesantren serta kelembagaan khusus di tingkat kementerian menjadi landasan untuk memperkuat peran tersebut.
Pesantren juga berpeluang dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus sekaligus simpul rantai pasok nasional. Pengembangan ini diharapkan mampu menghubungkan potensi usaha pesantren dengan kegiatan ekonomi desa.
Muhaimin turut menyoroti pentingnya penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 secara terpadu. Pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat harus berjalan seiring dengan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Tiga Pilar Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah memfokuskan penanggulangan kemiskinan melalui tiga pendekatan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi, bantuan sosial, dan penyediaan fasilitas publik.
Kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan serta pelatihan kerja. Ketiga, menghilangkan kantong-kantong kemiskinan, termasuk di wilayah pedesaan dan lingkungan pesantren yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi.
Muhaimin juga menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan atau ownership ketika pesantren membentuk unit usaha, termasuk koperasi. Masyarakat sekitar perlu dilibatkan sejak awal agar usaha mempunyai fondasi yang kuat dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Bagi pemerintah, setiap rupiah APBN harus memiliki orientasi pemberdayaan sehingga manfaat pembangunan dapat mendorong kemandirian ekonomi secara merata.