Jakarta, Traznews. Com Acara Panggung Demokrasi Rakyat Jilid 3 dengan tema , Gebuk Mafia Tanah, Wujudkan Reforma Agraria Sejati” digelar di Posko Gedung Banteng Merah, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, pada Minggu (12/10/2025). Kegiatan ini mengangkat isu pelik seputar persoalan tanah dan praktik mafia tanah yang kerap merugikan rakyat kecil.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Ady Widjaja, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia sekaligus pengamat politik, Sofwan Dedy A., anggota Pansus Konflik Agraria DPR RI; serta jajaran Banteng Muda Indonesia (BMI) seperti Gilbert Pasaribu, Ketua DPC BMI Jakarta Timur; Anta Ginting Ketua DPD BMI DKI Jakarta; dan Mochamad Hervianto, Ketua Umum BMI.
Dalam sambutannya, Dwi Rio Sambodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan para tokoh yang hadir. Ia secara khusus menyoroti pentingnya memperjuangkan hak rakyat atas tanah sebagai alat produksi yang adil.
“Hari ini kita kembali menegaskan perjuangan rakyat melalui ‘Panggung Demokrasi Rakyat’ jilid ketiga. Setelah sebelumnya kita mengoreksi praktik hukum yang diskriminatif, kini kita fokus pada perjuangan alat produksi rakyat, yaitu tanah untuk rakyat,” ujar Dwi Rio.
Ia menegaskan, demokrasi yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah demokrasi sejati demokrasi yang berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan kapital atau segelintir elite.
“Bung Karno sejak muda sudah menekankan bahwa demokrasi sejati harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi politik saja tidak cukup, karena hanya memberi ruang bagi mereka yang punya modal besar. Harus ada demokrasi ekonomi agar semua rakyat bisa merasakan keadilan,” tegasnya.
Dwi Rio juga menyinggung tentang maraknya praktik mafia tanah yang merampas hak rakyat atas lahan mereka. Menurutnya, mafia tanah bukan hanya berasal dari kalangan swasta, tetapi juga melibatkan oknum birokrasi dan aparat yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu.
“Persoalan rakyat hari ini banyak bersumber dari masalah pemukiman dan tempat usaha yang berkaitan langsung dengan tanah. Mafia tanah rakyat bentuknya bermacam-macam — bisa dari swasta, birokrasi, bahkan aparat. Mereka disatukan oleh kepentingan untuk menguasai hak-hak rakyat secara rakus dan tanpa ampun,” ujarnya dengan tegas.
Dwi Rio menambahkan, pihaknya bersama elemen partai dan organisasi masyarakat telah melakukan berbagai aksi dan tekanan politik terhadap instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membela kepentingan rakyat kecil.
Dalam penutupnya, Dwi Rio menegaskan kembali pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai warisan pemikiran Bung Karno.
“Reforma agraria sejati harus dijalankan agar pola kepemilikan tanah yang timpang bisa dihapus. Jangan sampai tanah hanya dikuasai segelintir orang, sementara rakyat kecil kehilangan haknya. Sesuai semangat Bung Karno, tanah untuk rakyat harus benar-benar diwujudkan,” tutupnya.
Acara Panggung Demokrasi Rakyat Jilid 3 ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi bagi kader partai, aktivis, serta masyarakat untuk memperkuat perjuangan melawan mafia tanah dan memperjuangkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia.
