SKANDAL IURAN GELAP PAPUA: Presiden RI, Jaksa Agung, PPATK, Dan Satgasus ESDM Didesak Bongkar Kriminalisasi Investor di Keerom!!

Penulis :

Lucky suryani

JAYAPURA,  Traznews. Com 2 FEBRUARI 2026 – Sebuah konspirasi besar yang melibatkan dugaan “Iuran Gelap” (pungutan liar terstruktur) kini berada di meja pimpinan tertinggi negara. Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Jap mengungkap praktik “Hukum Rimba” yang diduga digunakan untuk memeras Andi Muh. Irhong Naeing, CEO PT Sawerigading International Grup.

Daftar Pelanggaran dan Desakan Intervensi Lembaga Negara:

* Presiden RI & Menko Polhukam: Didesak memberikan perlindungan hukum bagi investor sah di Papua guna menjaga iklim investasi nasional dari sabotase oknum aparat yang menggunakan NIK palsu (13 digit) dalam dokumen upaya paksa.

* Jaksa Agung RI (Jamwas & Jamintel): Meminta pengawasan ketat terhadap berkas perkara yang mengandung cacat formil absolut agar tidak terjadi “penyelundupan” perkara prematur ke tahap penuntutan.

Bacaan menarik :  Perayaan HUT BRI ke-130 Dibuka dengan Doa Pagi Bersama di BRI KC Balaraja

* PPATK & Satgasus Pencegahan Korupsi: Mendesak audit investigatif terhadap aliran dana “Iuran Koordinasi” pada rekening-rekening yang diduga menjadi penampungan upeti dari para pelaku usaha di Keerom.

* Kadiv Propam & Karo Wassidik Mabes Polri: Segera memproses pidana dan etik oknum yang melakukan pemukulan saat tangan diborgol serta ancaman senjata api via video call demi memaksakan “Iuran Gelap”.

*Kementerian ESDM (Dirjen Minerba): Diminta turun tangan melindungi pemegang IUP yang sah, excavator rusak di paksa jadi barang bukti seolah-olah aktif dan di sita paksa.

* Komnas HAM & Kompolnas: Didesak memantau langsung sidang putusan besok guna memastikan tidak ada intervensi kekuasaan terhadap independensi Majelis Hakim.

Bacaan menarik :  BARESKRIM POLRI TANGKAP WNI PEMBOBOL PLATFORM TRADING INTERNATIONAL MARKETS.COM, RUGIKAN PERUSAHAAN RP6,67 MILIAR

Pernyataan Sikap Mahasiswa Nasional:

ILMISPI (BEM FISIP Se-Indonesia) melalui Instruksi Nasional Nomor: 102/B/Sek-ILMISPI/I/2026 menegaskan bahwa kriminalisasi demi upeti adalah penghinaan terhadap marwah hukum di Tanah Papua dan harus segera dihentikan.

Tuntutan Akhir:

Kami menuntut pemulihan hak konstitusional Pemohon dan pembersihan institusi penegak hukum dari sindikat “Iuran Gelap” demi keadilan bagi masyarakat adat dan investor di Keerom.

Narahubung Konsolidasi Nasional:

Sekretariat Nasional ILMISPI (Reski Sudirman)

Bagikan postingan
Curi Alpukat Di Sukau, Terduga Pelaku di Amankan Polisi 
0
POLISI BERSAMA MASYARAKAT” Safari Subuh Kapolsek Sekincau: Hangat, Humanis, dan Penuh Kekeluargaan
0
Konten Berbau Kekerasan Disorot, Akun Tiktok “Walied” Pengunggah Ulang Konten Minta Maaf.
0
Pernyataan Sikap 7 Poin, PASPROBO: Kami di Garda Terdepan Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo
0
BPP KAPMI: Wapres Pengganti Harus Paham Ekonomi Nasional, Bisa Bantu Presiden Prabowo Selesaikan Masalah Ekonomi
0
Ketum Muliansyah Abdurahman Sambut Dubes Kazakhstan di Gedung Priamanaya, KAPMI Siap Jadi Jembatan Bisnis Indonesia-Asia Tengah
0
Ratna Sarumpaet : Pasukan 1000 Janda Karya Industri Perfilman Indonesia Mulai Diputar 12 November 2026
0
Wakapolda Metro Jaya Cek Biopori, Dorong Green Policing Berkelanjutan
0
Ijazah Atas Nama Joko Widodo Telah Diuji Puslabfor Polri Secara Prosedural
0
Capaian TBC Baru 34%, Bupati Ela Siapkan Gerakan Jemput Bola Sampai ke Desa
0
Teruslah Berbuat Baik, Karena Kebaikan Itu Akan Berpulang Kepadamu.
0
Munas XVIII PKBI: Bangunan Boleh Diruntuhkan, Sejarah dan Perjuangan Keadilan Tak Akan Runtuh
0