TULANG BAWANG ( Traznews ) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang bergerak cepat memastikan keselamatan kerja para personel Program Pemenuhan Gizi Nasional. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Agenda krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Bupati Tulang Bawang, Lantai 2, pada Rabu (10/6/2026) ini dihadiri langsung oleh Inspektur Daerah, perwakilan BPKAD, serta Kepala BPJS Kesehatan Kesehatan Cabang setempat. Langkah ini diambil sebagai proteksi mendasar bagi garda depan program pangan nasional tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan, Budi Santoso, menegaskan bahwa kepesertaan JKN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menjaga keselamatan kerja para personel di lapangan.
“Program JKN ini bertujuan menjaga keselamatan kerja seluruh personel. Kami berharap, bilamana anggaran sudah ada, pihak manajemen atau instansi terkait bagi seluruh PPPK dan relawan SPPG bisa segera melaporkan pembayaran iurannya kepada pihak BPJS,” ujar Budi Santoso saat memaparkan materi sosialisasi.
Di sisi lain, Pemkab Tulang Bawang menaruh perhatian besar pada profesionalitas dan dampak sistemik dari berjalannya program ini. Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda), pihak Pemkab menegaskan posisi pemerintah daerah sebagai pengawas penuh agar program pemenuhan gizi nasional di wilayah Tulang Bawang berjalan tanpa celah.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh anggota dan karyawan SPPG bisa bertugas dengan profesional. Pemda bertanggung jawab penuh selaku pengawas di lapangan,” tegas perwakilan Sekda saat menyampaikan sambutan.
Tak hanya soal jaminan kesehatan pekerja, Pemkab Tulang Bawang juga memberikan instruksi ketat terkait operasional dapur umum dan distribusi makanan. Masalah higienitas menjadi poin yang tidak boleh ditawar sama sekali oleh seluruh kru SPPG.
“Dari segi lingkungan, SPPG harus benar-benar menjaga kebersihan sekitar. Pastikan makanan pemenuhan gizi tersebut sesuai dengan standar kesehatan gizi, jangan sampai ada kelalaian agar terhindar dari masalah keracunan makanan,” tambahnya.
Menariknya, program pemenuhan gizi ini tidak hanya dirancang untuk memperbaiki nutrisi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemkab menginstruksikan SPPG untuk memprioritaskan pasokan bahan baku dari jaringan pertanian lokal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan perputaran uang yang sehat langsung di tingkat bawah.
“Dalam pembelanjaan bahan baku makanan pemenuhan gizi, kami minta bisa membeli di petani setempat. Ini penting agar perekonomian petani kita bisa ikut berkembang,” pungkasnya.
