Jakarta , Traznews. Com Senin 15 Juni 2026 Anggaran Pokok Pikiran (POKIR) Anggota Legislatif Provinsi . Sulawesi Tenggara Kini Telah Masuk dalam Radar KPK RI. Hal ini sangat Layak Sebab Dana Pokir Selama Ini Tidak Jelas arahnya.
LHK Membeberkan, Pada Tahun Anggaran 2024 Total APBD Provinsi Sultra disepakati sebesar Rp4,9 triliun. Dana Pokir anggota dewan dimasukkan dalam usulan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sedangkan Tahun Anggaran 2025, Total APBD Sultra mencapai lebih dari Rp5 triliun. Program Pokir tahun ini difokuskan untuk menunjang percepatan program prioritas daerah. Mekanisme Pelaksanaan Dana Pokir tidak dicairkan langsung kepada anggota DPRD, melainkan berupa alokasi program atau proyek fisik yang dikerjakan oleh mitra OPD terkait Namun Kita Ketahui Bersama Fakta Di lapangan siapa Siapa yang kerja Itu proyek.
Tata Kelolah Dana Pokir Anggota DPRD Prov Sultra Sudah Menjadi Rahasia Umum dan Buah Bibir Masyarakat. Pasalnya, dalam Pengelolaan dana Pokir Diduga sering disalah Gunakan alias Di Korupsi. Berbagai Macam Dana Pokir yang Di anggarkan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di tiap Tahunnya diduga Sudah Menjadi Ladang Korupsi Oleh ALEG Pemilik Pokir yersebut. Contoh Dana Pokir Publikasi, ini Yang Punya Media Malah Oknum Aleg itu sendiri. Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan, Yang Punya Lahan Aleg itu sendiri yang Punya Pokir dan Hanya Mengatas Namakan Kelompok Tani. Di sektor perikanan, Pendidikan, dan Yang Lainya Semia Modusnya Sama.
Melihat Hal Ini, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) Mendukung Penuh KPK RI Untuk segera Melirik Masalah Ini Dan Tangkap Semua Oknum Aleg Prov Sultra Yang Di duga Bermain Dengan Pokir. LHK Juga Akan Melaporkan Dugaan Korupsi Penyaluran dana hibah dan program bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Sulawesi Tenggara pada periode 2024-2027 difokuskan pada hilirisasi dan pengembangan tujuh komoditas strategis (kakao, kelapa, tebu, kopi, pala, mete, dan kemiri) dengan alokasi anggaran nasional mencapai Rp9,5 triliun. Bantuan diberikan gratis berupa benih, pengolahan lahan, hingga penanaman Lewat Pokir DPRD Prov Sultra
Seharusnya jutaan bibit kelapa dan kakao yang disiapkan di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pengembangan perkebunan nasional yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis bukan untuk Mainan Oknum Oknum Aleg Di DPRD Prov. Sultra Lewat Pokir mereka. Dimana kita ketahui bersama Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan sekitar 870 ribu hektare tanaman perkebunan, mulai dari kakao, kelapa, tebu, pala, hingga mete.
pengembangan perkebunan berbasis bibit unggul menjadi fondasi penting untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. bantuan yang berasal dari uang rakyat tersebut harus benar-benar sampai kepada petani Bukan pada Kelompok Tani Akal akalan yang hanya diatas Namakan Oleh Oknum Aleg Pemilik Pokir.
LHK Menambahkan, pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional, termasuk sekitar 38 juta benih untuk Sulawesi Tenggara. Seluruh bantuan tersebut diberikan secara gratis kepada petani, mulai dari bibit unggul, pengolahan lahan, hingga penanaman. Dan Program Tersebut serba Gratis, mulai dari penanaman gratis, bibitnya gratis, tanamnya gratis, pengolahannya gratis,.
LHK Juga menambahkan, program hilirisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan
