Jakarta – Traznews.com Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) resmi mengukuhkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030. Acara tersebut digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Struktur kepengurusan anggota Ikatan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia 2025 -2030 di antaranya, Ketua Dewan Pakar: Prof. Didik Rachbini, Ketua Dewan Pembina: Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara Dicky A. Padmadipoera, Ketua Dewan Penasehat: Tommy Rahaditia, Ketua Umum: Bahtiar Sebayang, Sekretaris Jenderal: Benni Irwanto, Bendahara Umum: Rizky Aditya Putra dan ketua Panitia: Riko Wahyudi
Ketua Umum IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang, dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat peran alumni ekonomi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Ia menekankan, arah gerak organisasi selalu berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
“Kerja-kerja organisasi akan selalu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” ujar Bahtiar.
Lebih lanjut, Bahtiar menegaskan bahwa IKA ISMEI siap berperan aktif membantu menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami akan berusaha memberikan gagasan maupun program yang bermanfaat untuk membangun Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Dalam acara bertajuk “Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP IKA ISMEI – Indonesianomic: Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 “, Bahtiar mengungkapkan ada empat sektor pembangunan yang menjadi fokus utama IKA ISMEI untuk mempercepat pembangunan nasional.
Menurutnya, program swasembada energi yang dijalankan pemerintah saat ini sangat baik karena turut membuka lapangan kerja luas dan berkualitas.
Kemudian di sektor pangan. Bahtiar menilai program ketahanan pangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 280 juta penduduk Indonesia.
“Kita berharap ke depan bisa mengurangi impor pangan, meningkatkan produksi dalam negeri, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan tercapainya swasembada pangan,” ungkapnya.
