Jakarta, Traznews. Com Menguatnya dukungan sejumlah organisasi masyarakat, kelompok politik, hingga organisasi hukum terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan dinamika politik yang menarik untuk dicermati. Namun, besarnya dukungan politik tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran utama kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan strategis kenegaraan.
Dalam perspektif teori legitimasi kekuasaan Max Weber, dukungan dan pengakuan politik merupakan bagian dari proses terbentuknya legitimasi. Akan tetapi, legitimasi yang lahir dari popularitas, loyalitas kelompok, dan kekuatan jaringan politik tidak otomatis mencerminkan kapasitas seseorang dalam menjalankan pemerintahan.
Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan popularitas atau kemampuan mengonsolidasikan dukungan. Lebih dari itu, jabatan tersebut membutuhkan pengalaman pemerintahan, kematangan intelektual, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap hukum dan konstitusi.
Nama Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul dalam laporan investigasi Majalah Tempo edisi 7 April 2025 mengenai jaringan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja. Pemberitaan tersebut mendapat bantahan dari sejumlah kader Partai Gerindra. Habiburokhman, misalnya, menilai pemberitaan tersebut sebagai fitnah dan insinuasi. Namun, persoalan ini harus tetap ditempatkan secara objektif. Kemunculan nama seseorang dalam laporan jurnalistik tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan pidana tanpa pembuktian hukum. Sebaliknya, bantahan politik juga tidak menggantikan proses verifikasi fakta.
Di sisi lain, aktivitas Dasco dalam menjalankan fungsi kelembagaan DPR, termasuk merespons persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik serta dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan, merupakan bagian dari rekam jejak politiknya. Namun, pengalaman menjalankan fungsi legislatif tidak dengan sendirinya menjadi ukuran menyeluruh atas kelayakan seseorang sebagai Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, Prof. Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang patut dipertimbangkan secara serius. Ia memiliki latar belakang akademis di bidang hukum tata negara, pengalaman panjang dalam pemerintahan, serta pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Yusril tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga pengalaman praktis dalam memahami persoalan hukum, kebijakan publik, dan penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan tanggung jawab pada tingkat pemerintahan tertinggi.
Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Artinya, posisi Wakil Presiden merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang membutuhkan kemampuan, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap persoalan kenegaraan.
Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang layak menjadi Wakil Presiden seharusnya tidak hanya berorientasi pada besarnya dukungan organisasi atau kekuatan politik. Penilaian harus didasarkan pada kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjalankan amanah konstitusi.
Menurut saya, jika ukuran kelayakan tersebut diletakkan pada pengalaman ketatanegaraan, penguasaan ilmu hukum, dan kematangan dalam memahami pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra memiliki landasan substantif yang kuat dan lebih layak dipertimbangkan sebagai figur Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada akhirnya, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah atas loyalitas politik ataupun hasil akumulasi deklarasi dukungan organisasi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus diberikan berdasarkan pertimbangan rasional, kapasitas, dan kepentingan bangsa.
*Sebab, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa banyak pihak yang memberikan dukungan, melainkan dari seberapa besar kapasitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab terhadap negara dan rakyat.*