Tangerang – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menandatangani kerja sama replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin, 21 September 2026.
Penandatanganan MoU dan PKS digelar di Aula Blandongan, Gedung Utama Balaikota Tangsel. Lampung Barat hadir diwakili Sekretaris Daerah (SEKDA) Nukman mewakili Bupati Parosil Mabsus.
Menurut Nukman, kerja sama ini bukan sekadar alih teknologi, melainkan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN untuk menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan.
“Inti dari Sisgita adalah mengawinkan data pertanahan dengan data perpajakan. Sistem ini akan mempercepat integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), serta validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital dan terintegrasi dalam satu peta,” kata Nukman.
Ia mengatakan, selama ini ketidaksinkronan data tanah dan pajak menjadi celah kebocoran PAD. Dengan peta digital terpadu, objek pajak yang tidak tercatat bisa terdeteksi.
“Selama ini data NIB dan NOP sering tidak sinkron. Dengan Sisgita, kita bisa tahu persis bidang tanah mana yang belum bayar pajak, mana yang datanya ganda. Ini kunci untuk transparansi dan optimalisasi PAD,” kata Nukman.
Dikatakan Nukman, Lampung Barat sengaja mereplikasi sistem milik Tangsel karena sudah teruji efektif meningkatkan PAD dan menekan praktik manipulasi data.
“Targetnya bukan hanya PAD naik, tapi pelayanan jadi lebih mudah. Masyarakat tidak perlu bolak-balik BPN dan Bapenda. Semua validasi bisa digital, lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan integrasi Sisgita akan memperkuat akurasi data perpajakan daerah dan menekan potensi pungli dalam urusan tanah dan pajak.
