Jakarta,traznews.com
Cara dengan tema ” Mencari Penjabat Ideal Gubernur DKI Jakarta ” di gelar di DPP partai Golkar Cikini Jakarta pusat.
Di hadiri beberapa ormas Golkar seperti MKGR serta pengurus wilayah Partai Golkar seluruh DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022)
Hadir pada kesempatan itu Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan penjabat (Pj) Gubernur DKI nantinya akan menjabat atau memimpin Jakarta dalam waktu yang lama.
Artinya Pj Gubernur DKI akan menguasai pengelolaan anggaran DKI hingga tahun 2024. Karenanya, Pj Gubernur akan terasa seperti gubernur definitif.
“Pejabat Gubernur yang nanti akan membahas, merancang, mengatur anggaran APBD 2023 murni, APBD perubahan 2023, APBD tahun 2024 dan APBD Perubahan tahun 2024, termasuk APBD 2025. Jadi tiga tahun APBD murni dan dua tahun APBD perubahan. Jadi, hampir Gubernur definitif ini seperti ini,” katanya saat membuka acara diskusi berjudul “Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta” di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Lebih lanjut Zaki menjelaskan, Pj Gubernur memiliki kewenangan mengelola anggaran di DKI Jakarta hingga nantinya terpilih Gubernur DKI definitif hasil Pilkada serentak pada tahun 2024.
Dan tentu saja anggaran Jakarta selama 3 tahun, akan ditentukan oleh penjabat (Pj) Gubernur itu,” ungkapnya.
Bupati Tangerang itu, berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang terpilih merupakan sosok yang tepat. Sebab, Pj Gubernur nantinya akan memimpin Jakarta untuk waktu yang lama.
“Partai Golkar melalui Fraksi di DPRD bisa menyampaikan aspirasi masyarakat agar memilih figur atau sosok yang tentu saja paham tentang DKI Jakarta. Apalagi DPRD DKI Jakarta mendapat surat dari Kemendagri untuk menyampaikan nama-nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta,” kata Zaki.
Ahmed Zaki menambahkan, dari slot tiga nama yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta merupakan keistimewaan DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, kewenangan DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur itu membuktikan bahwa pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Ini satu privilege. Ini sesuatu yang baru dari Mendagri dan bukti (Kemendagri) mendengarkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
