DaerahLampungLampung Barat

Camat Dahlin Pimpin Musyawarah RKP Pekon Sukapura TA 2022

 

Camat Sumber jaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. Dahlin.M.Pd., pimpin Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Pekon Tahun Anggaran (TA) 2022, di Pekon Sukapura. Senin 13/9/2021.

 

 

LampungBarat,Traznews.com-Camat Sumber Jaya Pimpin musyawarah RKP Pekon Sukapura yang dihelat dibali Kantor setempat dihadiri pendamping kecamatan, Pendamping lokal desa, dan unsur berkompeten lainnya, serta jajaran aparat pemerintah pekon, LHP, utusan masyarakat, pemuda dan organisasi pekon.

Ditegaskan Dahlin musyawarah penyusunan RKP Pekon, dilaksanakan sesuai peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 7 tentang prioritas dana desa tahun 2022 yang baru terbit beberapa hari lalu dan dilanjutkan dengan Permendes PDTT nomor 21 tahun 2022 tentang pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Prioritas DD tahun 2022 ini ada tiga yaitu pemulihan ekonomi nasional dampak covid-19 sesuai kewenangan pekon, prioritas nasional berdasarkan kewenangan pekon dan yang ke 3 adalah mitigsi bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan pekon,”terangnya

Terkait dengan penyusunan RKP, dijelaskan Dahlin proses RKP dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKP-Desa,di lanjutkan dengan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa, penyusunan rancangan RKP-Desa, dan daftar usulan RKP, Musrenbang desa pembahasan rancangan RKP-Desa dan daftar usulan RKP, musyawarah desa pembahasan, pengesahan RKP-Desa dan daftar usulan RKP.

Dahlin juga pesankan agar pemerintah pekon melakukan pemerataan skala prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik pemulihan ekonomi, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan oftimalisasi Bumdes. “Jangan sampai terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Sementara itu Peratin disampaikan Peratin Setiawati haruma, Untuk musyawarah penyusunan RKP Tahun 2022, pekon masih fokus dengan kebutuhan pekon baik yang bersifat infrastruktur maupun non infrastruktur, seperti pemberdayaan, dan pembinaan.

“Anggaran dana desa untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi dampak covid-19 pun masih menjadi perhatian khusus, mengingat belum berakhirnya pandemi ini, serta dalam penyusunan RKP seyokyanya harus selaras dengan arahan dari bupati Lampung Barat. Salah satunya penanggulangan bencana, konservasi dan literasi yang harus sejalan dengan program pekon,” ujarnya.

Selanjutnya Setiawati mengatakan, pada penyusunan RKP Th ini banyak sekali usulan yang masuk diantaranya peningkatan kapasitas inspratuktur dan penambahan tiang listrik dan untuk penyusunan RKP ini mengacu pada RPJM dan hasil pendataan SDGS yang sudah dilaksanakan di tahun 2021.

“Untuk pencegahan penyebaran virus Corona (covid-19) tetap di anggarkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, dengan harapan pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga apa saja program atau kegiatan pekon bisa terlaksana dengan maksimal. Tandasnya

(***).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button