Jakarta, – Traznews. Com Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Bersatu (DPP AJB) menegaskan eksistensi dan legalitas organisasinya dalam pertemuan bersama jajaran Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Utara, Rabu (22/5/2026).
Ketua Umum DPP AJB, Andi Mulyati Pananrangi, hadir langsung didampingi Sekretaris Jenderal Wahyu Widodo, Wakil Sekjen Rodiana, Bendahara Umum Sri Dewi, serta Ketua OKK Achmad Yani, dan Tim Media Dessi. Pertemuan yang berlangsung di lantai 5 Gedung Wali Kota Jakarta Utara itu menjadi momentum penting dalam membahas penataan dan legalitas organisasi kewartawanan di wilayah tersebut.
Rombongan AJB disambut oleh Kepala Seksi Humas Kominfotik Jakarta Utara, Ruki, bersama Kepala Suku Dinas Kominfotik, Dr. Fauzi. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus utama pada pentingnya kejelasan legalitas organisasi pers di tengah maraknya komunitas dan lembaga yang mengatasnamakan profesi jurnalis.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Mulyati menegaskan bahwa DPP AJB merupakan organisasi kewartawanan yang memiliki legalitas resmi dan struktur organisasi yang jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami hadir sebagai organisasi yang sah dan memiliki anggota dari berbagai media. Saat ini, jumlah anggota kami sekitar 40 orang di tingkat pusat, serta tersebar di berbagai daerah melalui struktur DPD dan DPC,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara organisasi kewartawanan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga profesionalisme dan integritas jurnalis di lapangan.
Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mendorong penertiban serta pendataan organisasi kewartawanan di Jakarta Utara, guna memastikan setiap lembaga yang beroperasi benar-benar memiliki legalitas dan menjalankan fungsi pers secara profesional.
Sementara itu, pihak Kominfotik Jakarta Utara menyambut baik kehadiran AJB dan membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan organisasi pers, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
Dengan adanya dialog ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan insan pers dalam menjaga kualitas informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media. (*)
